KNews.id – Dua bank syariah besar di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sedang dalam persiapan untuk melakukan aksi korporasi. Apa saja? Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengungkapkan saat ini perseroan sedang menyiapkan aksi listing saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun.
Sebagaimana diketahui, Bank Muamalat telah menyandang status sebagai perusahaan terbuka sejak 1993, tetapi hingga kini sahamnya belum tercatat di Bursa. Oleh karena itu, bank syariah pertama di Indonesia ini berencana listing. “Akhir tahun [listing], harapannya bisa terlaksana dengan baik.
Saat ini sedang dilakukan penilaian [harga saham] oleh KJPP [Kantor Jasa Penilai Publik],” ujarnya saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (6/9/2023). Indra menyebutkan jika Bank Muamalat telah resmi menjalankan aksi tersebut, perseroan akan menyusul empat bank syariah lainnya yang telah melantai di Bursa, yaitu Bank Panin Dubai Syariah (PNBS), BTPN Syariah (BTPS), Bank Syariah Indonesia (BRIS), dan Bank Aladin Syariah (BANK).
Sejalan dengan rencana tersebut, Bank Muamalat juga melakukan refocusing bisnis ke segmen ritel konsumer. Strategi ini dilakukan untuk bisnis yang berkelanjutan dan kinerja yang lebih sehat. Indra mengatakan dengan shifting ke segmen ritel konsumer, diharapkan margin yang didapat lebih tebal dengan risiko yang tersebar. Saat ini, porsi pembiayaan Bank Muamalat sekitar 80 persen di enterprise, termasuk SME, dan 20 persen di ritel konsumer.
“Jadi, sekarang kami ingin shifting, di mana porsi pembiayaan 60 persen ritel konsumer dan 40 di enterprise, yang termasuk dengan SME alias UKM,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk shifting ke bisnis ritel adalah dengan menyasar segmen aparatur sipil negara (ASN). Pada 2 bulan lalu, Bank Muamalat mendapatkan izin Kementerian Keuangan sebagai penyalur gaji ASN. Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Muamalat Suhendar mengatakan untuk makin membuat pembiayaan konsumer ritel makin maksimal, maka pihaknya menaikkan status seluruh Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
“Kita lakukan konversi memang untuk melakukan penetrasi, karena awalnya kan fokus di cabang itu funding, sementara lending itu di korporasi. Maka kami ingin mengubah ini,” ucap Suhendar.
Aksi Korporasi BSI Sementara itu, BSI (BRIS) memberikan sinyal adanya aksi korporasi, salah satunya dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan semester I/2023. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan BSI itu karena bank mesti melakukan audit terlebih dahulu. Sementara, audit dilakukan seiring dengan rencana aksi korporasi. Sebelumnya, salah satu pemegang saham BSI, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga melakukan audit sebagian laporan keuangan per Juni 2023.
“Kami melakukan audit laporan keuangan bulanan Juni karena ada arah acara divestasi. Tapi [divestasi] itu pemegang sahamnya kita, bukan kitanya,” ujar Hery dalam acara Seminar Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 pada Rabu (6/9/2023). Sebelumnya, Hery juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemegang saham BSI, termasuk BRI akan menjalankan divestasi sebagai upaya untuk memperbesar kepemilikan saham publik atau free float di BSI.
“Oleh Kementerian BUMN tahun ini diputuskan bahwa mungkin saham BRI bisa divestasi,” ujarnya dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN pada Juni lalu (22/6/2023) di Jakarta. Saat ini, pemegang saham pengendali BSI adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan juga melalui Bank Mandiri sebesar 51,47 persen, BNI sebesar 23,24 persen, dan BRI sebesar 15,38 persen. (Zs/BC)
