KNews.id- Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan tak ragu untuk melakukan kocok ulang atau penggantian kepemimpinan jika tak ada perbaikan kinerja secara signifikan dalam penanganan pandemi covid-19.
Dito mengatakan pertimbangan tersebut juga seiring keputusan DPR yang telah memasukkan Revisi Undang-Undang Bank Indonesia, –UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia– ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) UU Prioritas 2020. Dalam revisi UU BI tersebut, Dito mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan.
“Setiap hari terus mutar saja pembahasannya ini mengenai BI dan OJK. Ini ada masalah peraturan dan leadershipdi dua lembaga ini. Maka itu peraturannya juga akan kita ubah,” ujar dia.
Dito menyebutkan peraturan mengenai syarat pemberhentian Dewan Gubernur BI di UU BI juga akan menjadi salah satu usulan revisi.
“Memang sudah diatur pemberhentian di UU, tapi bisa saja kami revisi, kami sedang mempelajari,” ujar Dito yang berasal dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurut dia, urgensi untuk mengevaluasi kepemimpinan di BI dan OJK ini karena langkah kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat covid-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban burden sharing dengan pemerintah.
“Setiap hari muter-muter, seharusnya yang diutamakan kepentingan rakyat, dan iasmic ini ias saja terjadi hingga tahun depan. Maka itu penanganannya harus cepat. Saya sudah bilang ke mereka (BI dan OJK) harus segera,” ujar dia. (FHD)
