KNews.id- Nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus menjadi sorotan publik. Jika sebelumnya berselisih dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, kini ia juga mendapat sindiran dari anggota Komisi I DPR, Syarif Hasan.
Politisi Partai Demokrat itu menanggapi soal adanya usulan pemberian sanksi bagi pelanggar soal masuk dan keluarnya WNA di Indonesia. Diketahui, usulan ini dilakukan melalui rapat antara Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, ia juga tak ingin hasil rapat bisa berubah karena adanya intervensi dari pihak lain.
“Hanya mengingatkan jadi usul ini saya pikir bagus tetapi yang penting di sini yang bertanggung jawab terhadap koordinasi itu siapa. Jangan sampai sudah berkoordinasi antarkementerian, tetapi ada intervensi dari Menko misalkan,” tegas Syarief melalui teleconference.
Meski memang tidak menyebut secara terbuka, namun dapat diyakini, bahwa Menko Luhut merupakan salah satu yang paling menonjol dari hadirnya TKA asal China di Indonesia.
“Salah satu contoh ini kasus Morowali tenaga asing yang 42 orang yang masuk di Sulawesi Tenggara, tiba-tiba diintervensi oleh Menko Maritim bahwa itu boleh. Padahal jauh sebelumnya sudah dilarang oleh Menteri Luar Negeri. Jadi Menteri Luar Negeri ini cukup tegas, tetapi dia tereliminir oleh kebijakan lain. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi ibu ketua,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut memang sempat menanggapi soal 49 warga negara asal China yang terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara lewat Bandara Haluoleo. Ia meminta agar masalah itu tidak dibesar-besarkan.
“Ya tadi baru rapat mengenai ini jangan besar besarkan dulu kita luruskan secara proporsional, jadi 49 TKA itu dapat visa 211-A pada tanggal 4 Januari. Jauh sebelum ada larangan Tiongkok datang ke Indonesia, jadi tidak ada yang dilanggar,” kata Luhut.(Ade&Ikhsan)
Discussion about this post