KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bakal mengocok ulang Kabinet Indonesia Maju. Diyakini pengamat, Jokowi akan ‘menendang’ menteri yang tak produktif dari kabinet. Muncul juga isu diakomodirnya PAN untuk masuk dalam kabinet. Ada desas-desus PAN dapat jatah menteri.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai sinyalemen diakomodirnya PAN dalam kabinet merupakan hak presiden Jokowi sebagai kepala negara. Jika PAN mendapat kursi Menko PMK, cocok saja karena hanya satu menteri.
“Tapi sebenarnya begini, mengakomodir partai oposisi itu harus ada alasan terutama alasan untuk memperkuat dukungan politik, atau menciptakan stabilitas politik. Menurut saya posisi sekarang ini tanpa PAN pun sudah stabil sebenarnya dalam aspek politik,” ujar Karyono kepada VOI, Senin, 19 April.
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPO) itu menjelaskan menteri adalah jabatan politik yang juga harus mengedepankan prinsip the right man in the right place.
“Jadi supaya kinerja menteri sesuai dengan program yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden, serta sesuai pembangunan jangka panjang nasional agar tercapai,” kata Karyono.
Bagi Karyono, lebih baik PAN tetap berada di luar pemerintahan guna menstabilkan kekuatan pemerintah agar tidak terlalu dominan.
“Lebih baik perlu ada check and balance pemerintahan tidak perlu terlalu kuat. Artinya jangan sampai menimbulkan abuse of power mentang-mentang kuat dukungannya bisa menyimpang. Karena itu perlu ada kekuatan diluar partai pengusung pemerintah untuk penyeimbang untuk check and balance,” katanya. (AHM/voi)