KNews.id- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dituding melakukan penyelundupan baja dari China dan diduga telah merugikan negara Rp10 trilun. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), Silmy Karim membantah tuduhan terhadap Krakatau Steel yang disebut menyelundupkan baja dari China dan merugikan negara Rp10 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI terkait dukungan pemerintah terhadap Krakatau Steel dalam menurunkan harga gas industri menjadi USD6 per MMBTU pada Rabu (24/3).
“Kami membantah hal tersebut secara langsung di RDP. Selama saya menjabat 2,5 tahun, Krakatau Steel tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Kami justru sangat mengecam derasnya produk baja impor dari China masuk ke Indonesia dan terus berupaya agar industri baja Indonesia mendapatkan dukungan dan proteksi dari pemerintah,” ujar Silmy dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/3).
Silmy menambahkan, Perseroan adalah produsen baja nasional dengan menyandang status sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana semua hal harus dilakukan secara transparan dan mengusung Good Corporate Governance.
Krakatau Steel pun gencar untuk membuktikan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses masuknya baja impor ke Indonesia yang hingga saat ini terus dikawal bersama The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).
“Sangat tidak logis tuduhan itu dilayangkan ke Krakatau Steel yang sejak dulu selalu memerangi unfair trade untuk baja impor khususnya dari China. Saya sudah cek dan tidak pernah ada produk finished goods (barang jadi) maupun produk baja dari China yang dicap Krakatau Steel. Jika ada hal seperti itu saya mendukung untuk pengusutan sampai tuntas karena berarti ada pemalsuan dan mencoreng nama baik Krakatau Steel,” kata dia.
Dia menyebut, Krakatau Steel akan menindaklanjuti tuduhan ini dan terus melakukan pengecekan terkait hal tersebut.
“Kami berharap hal ini dapat ditindaklanjuti dan kami akan bersikap kooperatif jika ada penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib dalam menemukan kebenaran,” ucapnya. (Ade/Idx)
 Tbk dituding melakukan penyelundupan baja dari China dan diduga telah merugikan negara Rp10 trilun. Direktur){kind=link}