KNews.id – Jakarta – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono menyebut mundurnya Direktur Utama (Dirut) PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, menandakan buruknya manajemen pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.
“Masih kacau balau dan tidak punya program kerja yang jelas,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (12/8).
Terlebih lagi, kata Arief, Joao mundur dari jabatan karena PT. Agrinas tak menerima dukungan dalam hal anggaran.
Eks Waketum Gerindra itu menilai alasan PT. Agrinas tak menerima dukungan anggaran bisa dibaca bahwa para pembantu Prabowo yang tak maksimal bekerja.
“Kalau boleh saya katakan, semua pembantu Prabowo itu cuma omong kosong saja lebih pada pencitraan, padahal sudah hampir sepuluh bulan pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Arief juga menilai mundurnya Joao dari Dirut PT. Agrinas menunjukkan ketidakmampuan manajemen Danantara mengumpulkan dana demi mendukung cita-cita Prabowo terkait kedaulatan pangan.
“Menunjukkan bahwa Danantara memang belum punya modal kerja, semuanya baru pada tahap hitung dan menghitung aset BUMN dan tentu belum tentu aset tersebut liquid,” ujar dia.
Sebelumnya, Dirut PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya, meski baru enam bulan menjabat.
Joao telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manajer.
Joao mengaku belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani, sehingga mengundurkan diri.
“Dengan sangat menyesal, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf,” ujar Joao.
Joao menyampaikan masalah pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius, sehingga harus melakukan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.
“Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak dukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran,” ucapnya.
