Menurut Haikal, ASDP sebenarnya pernah menyampaikan rencana pembelian PT Jembatan Nusantara ini ke Komisi VI DPR. Hanya saja ia menyayangkan karena ASDP tidak detil mejelaskan pembelian tersebut, termasuk adanya kapal-kapal yang tidak layak pakai yang dibeli dari PT JN.
“Ini pernah dipaparkan secara rencana korporasi tapi tidak detail. Saat itu ASDP secara garis besar hanya bicara tentang menambah market share,” jelasnya.
Sehingga ia tidak menyangka di kemudian hari dapat terbongkar adanya kejanggalan di balik pembelian ini. Oleh karenanya, Komisi VI akan memanggil PT ASDP untuk menjelaskan soal pembelian saham PT JN yang penuh masalah tersebut.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara juga mengkritik pembelian tersebut. Marwan menduga ada banyaknya permainan dalam pembelian saham perusahaan swasta oleh BUMN. Terutama dalam pengaturan harga. (Ach/Ktn)
