KNews.id – Jakarta – Fenomena kepindahan kader partai di Jawa Barat menunjukkan bahwa dinamika politik lokal Indonesia bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kalender elektoral formal. Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).
Setelah Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pindah dari PPP ke Gerindra, kini giliran mantan Wakil Ketua PSI Kota Bandung, Alexander J. Ricky yang pindah ke PDI Perjuangan bersama sejumlah kader dan simpatisannya.
Dikatakan Kristian, perpindahan ini tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan personal, tapi menjadi refleksi dari lemahnya pelembagaan partai politik.
“Dalam kajian politik elektoral, perpindahan kader menjelang kontestasi bahkan sejak fase pra-pemilu merupakan bentuk perilaku rasional elite. Kader membaca peluang kemenangan, akses sumber daya, dan kepastian karier politik,” ujar Kristian.
PDIP Perjuangan dengan basis elektoral yang relatif stabil dan struktur organisasi yang mengakar, kata dia, dipersepsikan sebagai kendaraan politik yang lebih menjanjikan.
“Sebaliknya, PSI masih menghadapi kesenjangan antara kekuatan narasi dan kekuatan elektoral,” katanya.
Pemilu memang masih jauh, kata dia, tetapi suhu politik menghangat lebih awal karena kompetisi antar elite berlangsung dalam kondisi ketidakpastian.
“Regulasi yang fluktuatif, koalisi yang cair, serta mahalnya biaya politik mendorong politisi lokal mengambil langkah antisipatif,” katanya.
Kristian melihat, dalam konteks ini, loyalitas ideologis menjadi variabel yang paling lemah. Partai belum sepenuhnya berfungsi sebagai institusi kaderisasi, tapi hanya menjadi instrumen pragmatis untuk bertarung dalam kontestasi.
“Bagi PSI, eksodus kader ini menjadi catatan serius. Sebagai partai baru, tantangan utamanya bukan hanya membangun citra publik, tetapi juga menciptakan insentif politik jangka panjang bagi kader,” ucapnya.
Tanpa kejelasan jalur karier dan strategi elektoral yang konsisten, partai akan sulit menahan kader ketika berhadapan dengan partai mapan yang menawarkan peluang lebih konkret.
“Risiko terbesar PSI adalah terjebak sebagai partai opini kuat dalam wacana, tetapi lemah dalam struktur dan distribusi kekuasaan,” ucapnya.
Secara lebih luas, maraknya perpindahan kader antar partai memperlihatkan problem mendasar demokrasi elektoral Indonesia, yakni kompetisi politik masih bertumpu pada figur dan kendaraan, bukan pada platform dan kerja kebijakan.
“Publik disuguhi dinamika politik yang tampak aktif, tetapi sesungguhnya minim diferensiasi gagasan. Jika fenomena ini terus berulang, partai politik akan semakin kehilangan fungsi representatifnya. Pemilu pun berpotensi sekadar menjadi mekanisme sirkulasi elite, bukan arena pertarungan ide dan kepentingan publik. Dalam konteks itu, konsolidasi partai politik menjadi prasyarat penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.
