KNews.id- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan beroperasi pada 2023 mendadak menjadi sorotan. Bahkan proyek ini diminta agar dilakukan audit investigasi! Dengan adanya audit investasi, ada kemungkinan proyek tersebut berindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Berikut fakta-fakta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo dengan Komisi VI DPR.
“Mengapa kita perlu adanya dukungan pemerintah yang sangat besar, Pak Darmadi tadi menyampaikan apakah proyek ini akan dibiarkan mangkrak, karena proyek ini adalah proyek antar dua negara yang harus kita jaga,” ujar Didiek dalam RDP bersama Komisi VI, dikutip Kamis (2/9).
Pembengkakan Biaya (cost overrun)
KCJB mengalami cost overrun yang diperkirakan antara 3,8 miliar-4,9 miliar dolar AS atau setara Rp54 triliun- Rp 69 triliun. Awal anggaran KCJB mencapai 6,07 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC. Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, perhitungannya justru melebar hingga di angka 8,6 miliar dolar AS.
Perkiraan konsorsium Indonesia atau PSBI bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. low mencapai 9,9 miliar dolar AS dan high 11 miliar dolar AS. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar 3,8-4,9 miliar dolar AS.
Penundaan Setoran Modal ke China Development Bank.
KCIC mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Meski demikian, KCIC belum menerima balasan dari CDB.
Secara hukum per 30 Desember 2020 seharusnya setoran modal sudah dilakukan KCIC. Namun, ada pembengkakan biaya, maka konsorsium Indonesia mengajukan penundaan setoran hingga Mei 2021 lalu.
Secara legal formal, KCIC termasuk konsorsium BUMN seharusnya mendapat event of default atau pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini berpotensi membatalkan pinjaman yang diberikan CDB kepada KCIC.
Komunikasi Antar Dua Konsorsium tak Mulus
Didiek mengakui komunikasi antara perwakilan Indonesia dan China tak berjalan mulus. Padahal, pengerjaan PSN tersebut masih panjang. Saat ini, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai beberapa tahun lalu.
“Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan Cina itu tidak smooth,” ujar Didiek, Rabu (1/9).
Permintaan Audit Investigasi
KAI pun mendukung usulan Komisi VI untuk dilakukan audit investigatif atas perkara pendanaan proyek. Didiek menyebut, pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Disisi lain, perseroan juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.
Pembangunan KCJB Berasal dari Utang Luar Negeri
Pembangunan KCJB senilai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun berasal dari Pinjaman China Development Bank. Jumlah itu setara dengan 75 persen dari total nilai investasi KCJB sebesar 6,07 miliar dolar AS. Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2 persen untuk dolar AS dan 3,5 persen untuk yuan. (AHM/idx)
