KNews.id – Jakarta – Meski Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak hadir dalam sidang Komisi V DPR RI di Jakarta, namanya justru beberapa kali disinggung.
Hal itu karena pernyataan Purbaya sebelumnya yang menilai Pertamina bekerja tidak maksimal atau terkesan malas-malasan. Pernyataan tersebut kembali diangkat oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam.
Proyek Kilang Pertamina
Ia menggunakan kritik Purbaya sebagai dasar untuk menegur langsung Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, terutama terkait proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang hingga kini belum selesai.
Mufti menyoroti bahwa Pertamina sebelumnya berjanji proyek strategis nasional itu akan diresmikan pada 10 November 2025.
Karena tidak sesuai target, ia pun mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikannya dan mengaitkan keterlambatan ini dengan dugaan adanya kepentingan tertentu.
Bahkan, Mufti mengemukakan dugaan serupa dengan yang disampaikan Purbaya, yakni bahwa Pertamina sengaja menahan perluasan kilang agar produksi BBM nasional tidak terpenuhi, sehingga impor tetap berjalan.
Ia juga menyinggung kemungkinan campur tangan mafia dalam persoalan tersebut.
“Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat termasuk kemarin pada pada bulan September,” ucapnya, melansir Tribun Jakarta.
“Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpan akan dibuka,” tegas Mufti.
“Nyatanya, sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan,” lanjutnya.
“Bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu belum jelas itu dibuka atau tidak ya kan,” sambung Mufti.
“Jadi sebenarnya Bapak menepati enggak janji dibuka tanggal 10 November kemarin begitu. Nah kalau tidak kenapa, Pak? Ini sudah 10 tahun lho Pak,” desak Mufti.
“Kita ini bukan bangun baru. Ini hanya perluasan, hanya butuh untuk bagaimana mengembangkan 100.000 barel,” ucapnya.
“Kenapa sih begitu susahnya Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya.”
“Kita ini kalah sama mafia Pertamina, sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak.”
“Kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar, dengan atas nama harga BBM yang tidak apa yang terus naik,” papar Mufti.
Mufti lantas meminta Dirut Pertamina segera memberi kepastian kapan RDMP Balikpapan rampung.
“Maka harapan kami, kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai,” jelasnya.
Sebelumnya, Pertamina disebut malas-malasan bangun kilang minyak baru oleh Purbaya. Purbaya mengatakan, Pertamina malas karena tidak ada penambahan kilang baru selama beberapa tahun belakangan.
Ia juga menagih janji Pertamina pada tujuh tahun lalu yang akan membangun tujuh kilang baru dalam tempo lima tahun. Menurutnya, pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani kas negara.
“Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut (impor BBM)? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah.”
“Sejak kecil sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru,” ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Purbaya juga mengungkit janji Pertamina pada 2018 yang menyatakan mereka akan membangun tujuh kilang baru dalam tempo lima tahun.
Namun, hingga di tahun 2025 ini, tak direalisasikan satu kilang pun. Padahal saat itu ada investor asal China yang menawarkan untuk membangun kilang baru, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun.
Setelah itu, kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya. Namun tawaran ini ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan tujuh kilang baru tersebut.
“Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan aja,” ucapnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta DPR RI turut memantau rencana pembangunan kilang baru oleh Pertamina. Sebab, semakin lama pembangunan kilang baru ditunda, maka semakin banyak anggaran negara yang perlu dikeluarkan.
“Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura,” katanya.
Sebagai informasi, pada APBN 2025 pemerintah mengganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.
Menteri Purbaya mengatakan, selama ini harga sejumlah komoditas energi yang dibayar masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah.
“Selama ini, pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi maupun non-energi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR, Selasa.
