Namun, Indosat saat itu masih perusahaan asing. Pemerintah hanya kecipratan sedikit uang. Alhasil, muncul wacana nasionalisasi pada 1980.
Namun, wacana ini ditolak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, J.B Sumarlin. Sumarlin malah ingin Indosat dibeli sahamnya oleh pemerintah sesuai mekanisme bursa dan harga pasar.
“Presiden Soeharto setuju usulan Sumarlin dan menunjuknya menjadi Ketua Tim Akuisisi Indosat. Proses akuisisi berlangsung alot,” tutur Sumarlin.
Hingga akhirnya AS sepakat melepas Indosat seharga US$ 43,6 Juta. Dari sini, secara resmi, Indosat milik pemerintah Indonesia. Pengambialihan Indosat tidak salah langkah. Sebab, setelahnya Indonesia makin tertimpa durian runtuh.
Indosat makin berjaya dan mengalahkan Telkom. Bahkan pada 1994, perusahaan ini menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange.
Sayang, kejayaan Indosat sirna memasuki abad ke-21. Kebijakan Presiden Megawati tentang privatisasi BUMN adalah biang masalahnya. Privatisasi berarti pelepasan saham kepada pihak lain untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memperbesar manfaat bagi negara. Indosat adalah salah satu target privatisasi yang dananya akan digunakan sebagai tambalan defisit negara.
Rekam jejak positif Indosat menjadi daya tarik perusahaan asing. Hingga akhirnya salah satu BUMN Singapura, Temasek, sukses menjadi pemenang atas mayoritas saham Indosat. Sejak saat itu, bendera merah putih di pucuk Indosat resmi diturunkan.
Kepemilikan Indosat kemudian berpindah tangan ke emir Qatar, lewat perusahaan telekomunikasi Qtel yang sekarang bernama Ooredoo.
Kini, Ooredoo berbagi kepemilikan mayoritas Indosat dengan Hutchison. Susunan pemegang saham Indosat adalah Ooredoo Asia Pte Ltd sebesar 43,81%, PPA Investasi Efek (AFS) sebesar 9,63%, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia SA1 sebesar 10,77%, dan Hutchison Asia Telecommunications Ltd sebesar 21,65%. (Ach/Cnbcind)
