KNews.id – Jakarta – Di balik megahnya Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi ikon Jakarta Utara, tersimpan potret kehidupan masyarakat miskin kota yang bertahan di rumah kontrakan seharga Rp 300.000 per bulan.
Puluhan kontrakan murah itu berdiri persis di pinggir rel kereta api sepanjang Kampung Bahari, Tanjung Priok. Posisi rel yang lebih tinggi membuat bangunan ini sering tak terlihat oleh banyak orang, termasuk pemangku kepentingan.
Padahal, ratusan orang tinggal di kontrakan semi permanen itu, berlindung dari panas terik matahari dan hujan yang kerap mengguyur Jakarta.
Rata-rata kontrakan berukuran 3 x 3 meter. Setengah dinding terbuat dari beton yang sudah rapuh, sementara setengahnya lagi triplek. Dinding kontrakan terlihat lusuh, penuh coretan, dan debu dari rel kereta yang menempel bertahun-tahun.
Atap asbes yang berlubang sering gagal menahan air hujan, sementara jendela hanya ditutup bahan bekas sehingga tempias air masuk ke dalam.
Sementara lantai di setiap kontrakan ini berbeda-beda, ada yang berkeramik putih, namun ada pula yang beralaskan peluran semen saja.
Lokasi kontrakan yang terpinggirkan membuat penghuni harus menyusuri rel kereta aktif sejauh sekitar 1 kilometer untuk mencapai akses jalan resmi.
Jadi pilihan karena harganya murah
Diah (60) sudah enam tahun tinggal di kontrakan itu. Dulu, ia dan keluarga tinggal di kontrakan Rp 1 juta di Warakas, namun karena pendapatan suaminya terbatas, mereka memilih kontrakan yang lebih murah.
“Di sana mahal Rp 1 juta lebih, enggak terjangkau dengan kerjaan bapak, bapak kan cuma tukang parkir doang, jadi ya udah di sini aja lah,” tutur Diah ketika diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis (18/12/2025).
Diah mengatakan ada sekitar 50 kontrakan murah sepanjang rel Kampung Bahari. Semua kontrakan ini tidak memiliki pengakuan administratif, tanpa RT dan RW, serta akses jalan. Harga sewa bervariasi antara Rp 300.000–Rp 500.000, tergantung luas dan fasilitas kamar mandi.
“Sebulan saya mengontrak Rp 300.000 sama lampu, airnya dari sumur. Kalau untuk minum atau nyuci beras beli air ledeng Rp 5.000 buat tiga hari,” kata Diah.
Kontrakan murah ini hanya bisa diisi kasur, kipas angin, dan satu lemari. Diah bersama suami dan anaknya berbagi ruang sempit itu. Kamar mandi berada di luar dan digunakan bersama penghuni lain.
Atap bocor dan bising
Nur (25), warga lain, menyewa kontrakan Rp 350.000 per bulan termasuk listrik, namun harus membeli air ke tetangga  dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Nur terpaksa tinggal di rumah kontrakan itu karena pendapatan suaminya yang hanya juru parkir kerap kali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia terpaksa menyewa kontrakan sederhana itu agar keluarganya memiliki tempat berlindung.
Tinggal di kontrakan murah membuat mereka kerap mengalami kesulitan saat hujan deras. Atap bocor, tempias air masuk melalui jendela, dan suara kereta yang lewat setiap 15 menit mengganggu ketenangan.
“Sering bocor, terus suara kereta tiap menit lewat berisik,” ujar Nur. Ia tetap bertahan karena keterbatasan ekonomi dan selalu bermimpi memiliki rumah layak bagi keluarga.
Sambil menatap langit-langit kontrakannya, Nur selalu bermimpi suatu saat bisa memiliki rumah yang layak untuk keluarganya agar lebih nyaman ketika beristirahat.
Permasalahan kompleks perkotaan
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, M. Azis Muslim, menilai kontrakan murah ini merupakan masalah kompleks perkotaan, terutama ketika keberadaannya di pinggir rel kereta.
‘Sepanjang enam meter di sekitar rel itu merupakan milik PT KAI, sehingga ketika membangun kontrakan, hunian, di area tersebut merupakan tindakan melanggar hukum yang ilegal sehingga itu harus ditertibkan,” tutur Aziz.
Kontrakan tanpa RT dan RW dikategorikan sebagai bangunan liar. Tinggal di dekat rel berpotensi membahayakan penghuni, terutama bila terjadi kecelakaan kereta.
“Mereka yang mau tinggal di situ pasti memiliki keterbatasan, misalnya pendapatan yang rendah sehingga mereka abai terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan,” tutur dia.
Selain itu, getaran kereta dapat merusak bangunan, debu rel mengganggu kesehatan, dan kepadatan kontrakan meningkatkan risiko kebakaran.
Aziz menganggap pemerintah gagal menata kota karena maraknya kontrakan murah di lokasi terpinggirkan. Pemerintah perlu bertanggung jawab menyediakan fasilitas dasar dan lingkungan aman bagi penghuni.
Tak layak dihuni
Meski harganya murah, Pengamat Tata Kota menilai, kontrakan berukuran 3 x 3 meter di pinggir rel tersebut tidak layak untuk dihuni.
“Secara fisik tidak layak. Aspek kesehatan dan keselamatan sangat berisiko, harus dicarikan solusinya,” ujar Aziz.
Dalam jangka pendek, pemerintah diminta menertibkan kontrakan agar penghuni tidak berisiko bahaya. Namun, penertiban harus dibarengi penyediaan hunian baru yang layak.
“Secara umum, menyediakan alternatif hunian yang layak dan terjangkau,” tambah Aziz.
Untuk jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas dasar bagi seluruh warga yang tinggal di lokasi tersebut.
