KNews.id – Jakarta 10 Januari 2026 – Waketum Partai Demokrat Dede Yusuf menyampaikan alasan partainya bersama Presiden Prabowo Subianto dalam penentuan sistem pilkada ke depan. Ia menyebut keputusan itu bukan bentuk berbalik arah, melainkan politik bersifat dinamis.
“Tidak bisa dibilang berbalik pikiran ya, tetapi politik itu dinamis, tiap periode punya masanya,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Dede menyebut, Indonesia telah melaksanakan pilkada langsung selama 10 tahun, namun hasilnya belum berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Karena memang biaya politik makin mahal, cost untuk pilkada makin tinggi sekali, dan terjadi politik uang yang sangat-sangat masif yang menyebabkan banyaknya kepala daerah kemudian berurusan dengan penegak hukum, karena bermain-main dengan anggaran,” ujarnya.
Dede mengakui, salah satu persoalan utama pilkada langsung adalah tingginya biaya politik. Oleh karena itu ia menilai pilkada melalui DPRD tetap demokratis dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
“Demokratis itu bisa terbuka secara langsung, bisa juga tertutup. Tertutup artinya apa? Dipilih oleh DPRD karena itu bagian dari perwakilan. Oleh karena itu tidak melanggar undang-undang, dan kita bisa mencoba dengan tujuan melakukan efisiensi penghematan terhadap alokasi anggaran,” sambungnya.
Soal PSU
Pimpinan Komisi II DPR itu juga menyinggung pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah akibat temuan politik uang dan hal tersebut harus dievaluasi.
“Jadi Demokrat tetap melihat jika harus ada pemilihan pilkada nanti secara perwakilan, maka keterlibatan publik itu juga tetap harus ada melalui apa? Itu nanti melalui teknisnya, apakah dalam pemaparan visi-misi kampanye atau mungkin juga kita menyebutnya town hall meeting,” paparnya.
Ikut Prabowo
Demokrat, kata dia, mengikuti arah kebijakan Prabowo sebagai presiden yang pasti menjaga dan mengawal demokrasi. “Jadi sekali lagi pada prinsipnya Demokrat ikut pada pilihan presiden. Karena presidenlah yang akan menjaga dan mengawal demokrasi kita agar berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
