KNews – Demi ketahanan industri baja nasional, Right Issue KRAS harus dijaga. Dukungan agar penerbitan saham baru dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau Rights Issue Krakatau Steel (KS) berjalan lancar mendapat dukungan dari politisi Senayan. DPR optimis Rights Issue KS berjalan baik sebagai upaya konsolidasi bisnis perusahaan.
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (7/6) bersama Kementerian BUMN menyampaikan bahwa KS sebagai industri baja milik Indonesia, adalah mother of industry.
Ini artinya KS harus dijaga seperti negara-negara besar seperti halnya China dan Rusia yang memiliki industri baja yang kuat dan besar.
“Untuk menjaga ketahanan baja kita. Kalau mau diprivatisasi saya usulkan Right Issue 20 persen ini oleh KS (Krakatau Steel) dilepas aja ke Mind ID ke Inalum. Karena Mind ID dan KS ini masih punya inline antara industri dan pertambangan. Tolong dipertimbangkan usulan kami ini supaya mother of industry ini tidak jatuh ke tangan yang lain,” kata Andre Rosiade.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDIP Harris Turino juga sependapat dengan Andre Rosiade.
Dalam pernyataannya Harris mengatakan bahwa industri baja adalah industri strategis yang harus dijaga, terlebih karena industri baja per kapita di Indonesia pun masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
Lebih lanjut, Harris menjelaskan bahwa rights issue yang dilakukan Krakatau Steel bisa jadi tidak laku di tengah pasar yang belum stabil, apalagi ditambah dengan isu kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.
Rights issue Krakatau Steel dengan mengurangi kepemilikan saham pemerintah dari 80 persen menjadi 60 persen ini perlu diamankan.
“Maka jika ada BUMN lain yang memiliki excess liquiditas bisa masuk ke dalam investasi ini akan dapat tetap menjaga kepemilikan pemerintah di Krakatau Steel,” kata Harris. (RKZ/rmol)
