Oleh : Damai Hari Lubis – Aktivis Hukum Aliansi Anak Bangsa
(Sumbangsih hukum publik kepada Hakim MK/ Friend Of The Court)
KNews.id – Secara kepatutan Majelis Hakim MK. yang menyidangkan perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum/ SHPU Pilpres 2024 patut pertimbangkan vonis putusan perihal sengketa SHPU/ Sengketa Hasil Pemilu Pilpres 2024 terkait perilaku kepribadian amoral kesekian kalinya dari Hasyim Ashari, oleh sebab hukum:
“Hasyim Ashari kembali telah dilaporkan ke DKPP. atas penggunaan fasilitas negara untuk melakukan hubungan terlarang kepada seorang perempuan sesuai referensi pemberitaan yang booming di media publik hari ini.”
https://www.detik.com/sumut/berita/d-7299138/ketua-kpu-diadukan-ke-dkpp-dugaan-tindakan-asusila-ke-anggota-ppln
Selebihnya, Hasyim pernah mendapat sanksi sebanyak 3 kali oleh DKPP.
1. Kasus esek-esek dengan Hasnaeni (Si Wanita Emas)
2. Kasus yang berhubungan dengan keputusan PKPU. Jo. Pendaftaran Cawapres Gibran RR. Bin Joko Widodo
3. Dan terkait putusan melanggar kode etik sehubungan dengan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 Tahun 2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30 persen pencalonan perempuan dalam pemilu DPR/DPRD.
Dan Hasyim juga telah melakukan KETIDAKJELASAN HUKUM dari keberadaan “Server Asing Sirekap Pemilu 2024 dan berdomisili di Luar Negeri sehingga menghambat publik untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik, terkait pelaksanaan rekapitulas, dan perilaku Hasyim, dapat dikategorikan membahayakan rahasia bangsa dan negara.”
Oleh karenanya tidak adil MK. jika perilaku amoral Hasyim berdasarkan bukti berkualitas hukum dalam bentuk empirik sanski-sanksi dari DKPU yang tentunya memiliki kausalitas hukum yang berasal dari perangai buruk (bad attitude) atau MORAL HAZARD dari diri HASYIM ASHARI DALAM HUBUNGAN HUKUMNYA DENGAN TUPOKSI-NYA DI KPU TENTU MEMENGARUHI HASIL PEMILU PILPRES 2024.
(Zs/NRS)
