KNews.id – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.
Satu di antaranya adalah Jawa Barat yang disebut menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 4,17 triliun di bank dalam bentuk deposito.
Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak terima karena menurutnya tudingan itu tidak mendasar.
Mantan Bupati Purwakarta itu bahkan menantang Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk membuktikan tudingannya.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito.
Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari KOMPAS.com, Selasa (21/10/2025).
Menkeu Purbaya menuding semua daerah menahan belanja dan menahan uang di bank.
Menurut Dedi Mulyadi, tudingan tersebut tidak mendasar karena tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir uangnya di bank.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat itu berkata sebaliknya.
Ia menyebut sebagian besar pemerintah daerah justru berupaya mempercepat belanja publik agar manfaat bisa langsung dirasakan.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi Mulyadi.
Meski begitu, tetap ada kemungkinan daerah yang menempatkan uangnya dalam deposito.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mendesak agar pemerintah pusat membuka datanya.
Hal itu dinilai merupakan langkah yang paling tepat adalah membuka seluruh data ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan opini liar tentang kinerja pemerintah daerah.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tutur Dedi Mulyadi.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” tambahnya.
“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” sambungnya.
Dedi Mulyadi juga memberikan saran terkait bagaimana Menkeu Pubaya sebaiknya bersikap.
Ia meminta mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bersikap adil dan menghormati daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan benar.
Karena menurut Dedi Mulyadi, tudingan Menkeu Purbaya itu dinilai bisa bisa merugikan daerah yang telah bekerja maksimal.
“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.
Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuanga sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.
Berikut daftar daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank menurut Kemenkeu:
- Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur Rp 6,8 triliun
- Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
- Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
- Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
- Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
- Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
- Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
- Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
