KNews.id – Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka pada 20 Oktober 2026.
Dalam survei bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, pemerintahan tersebut mendapat nilai 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, penilaian dari kalangan ahli lebih rendah, yakni 2,9 dari 10. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan hasil survei tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga kepemimpinan dan komunikasi publik.
Atas temuan itu, CELIOS menyampaikan enam rekomendasi untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah. Pertama, hentikan pemotongan Dana Desa untuk KDMP. CELIOS meminta pemerintah mengembalikan Dana Desa agar penggunaannya kembali berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.
Kebijakan penyesuaian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 disebut mencapai Rp34,57 triliun secara kumulatif untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). CELIOS menilai pengalihan anggaran tersebut berisiko mengurangi pendanaan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa.
“Pemerintah harus segera mengembalikan Dana Desa sebagai instrumen kedaulatan fiskal desa dan memastikan penggunaannya berpijak pada kebutuhan masyarakat setempat,” demikian rekomendasi CELIOS.
Kedua, membentuk zaken kabinet berbasis kompetensi. CELIOS mendorong perampingan kabinet melalui penggabungan kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi tumpang tindih. Pengisian jabatan menteri juga diminta mengutamakan kompetensi, integritas, dan meritokrasi, bukan sekadar kompromi politik.
Menurut CELIOS, evaluasi dan perombakan kabinet harus didasarkan pada kinerja serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. Ketiga, menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya.
CELIOS mengusulkan pajak progresif sebesar 1–2 persen bagi individu dengan kekayaan lebih dari Rp84 miliar. Kebijakan tersebut diperkirakan berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun per tahun. CELIOS menilai peningkatan penerimaan pajak seharusnya tidak terus membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Keempat, mengendalikan utang dan menekan pemborosan anggaran. CELIOS menyoroti besarnya beban pembayaran bunga utang pemerintah yang disebut mencapai Rp599,4 triliun.
