Oleh: DHL, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
(Mengapa ada isu pengungkapan tindak kejahatan ekonomi yang melibatkan Pejabat Menteri koq Pejabat Penegak Hukum adem ayem?)
KNews.id- Hamba – hamba hukum pimpinan tertinggi di RI Mulai dari Presiden, PPATK, Kemenkeu, Jagung, Polri, KPK serta DPR RI sesuai pertanggungjawaban mereka pada setiap lembaga yang mereka pimpin, jika diam atas pengumuman pandora papers.
Dalam arti sedikitpun tak melakukan upaya hukum investigasi atau klarifikasi, dapat diindikasikan sebagai upaya “menutup nutupi”, bahkan jika benar info Pandora, bahkan bisa dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana karena Melakukan Pembiaran akan adanya (informasi) kejahatan tindak pidana.
Selebihnya masyarakat akan sulit atau jangan berharap lebih daripada itu, semisal mengharapkan penegak hukum akan mengungkap atau mencari dan menggali apakah ada oknum lain yang telah melakukan perbuatan atau model kejahatan yang sama yang diduga merupakan kejahatan atau delik money laundry yang terkait korupsi atau uang hasil mafia kartel atau bisnis komoditi tidak halal seperti prostitusi dan narkoba.
Atau masyarakat bisa jadi menduga apakah yang berwenang justru sebenarnya sudah tahu kebenaran dan keterlibatannya dua orang oknum pejabat menteri yang telah pandora keluarkan LBP dan Airlangga bahkan ada pejabat atau penguasa lain di republik ini namun belum disebutkan identitasnya oleh pandora papers?. (Ade)
