Oleh DHL, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
*Sudah semestinya KPK, Polri dan Kejagung  tanpa perintah Jokowi Presiden RI menjalankan tupoksi mereka selaku lembaga penegakan hukum*
KNews.id- Seharusnya, Presiden Jokowi cepat tanggap untuk memerintahkan menteri keuangan melalui Itjen pajak melakukan investigasi akan info gaduh Nasional bahkan internasional ini
Dan yang bersangkutan LBP dan Airlangga tentunya perlu klarifikasi berita Pandora Papers ini, karena menyangkut kredibilitas nama baik mereka selaku pejabat publik menteri negara, bila mereka diam saja masyarakat akan berasumsi info pandora benar adanya
Dan secara hukum atas temuan atau info sensitif dari pandora ini, maka lembaga bidang penegakan hukum KPK , Penyelidik Polri kepolisian dan atau Kejaksaan Agung RI sudah tepat bila segera ambil langkah ” jemput bola ” lakukan investigasi serius termasuk PPATK
Karena jika info ini benar, tentu sangat merugikan perekonomian negara setidaknya dari sisi penerimaan pajak negara, terlebih bila indikasinya dana dimaksud dari hasil uang korupsi maka pihak petugas lembaga hukum yang menangani dan berwenang segera tetapkan Airlangga dan Luhut menjadi TSK dan seiring atau bersamaan penetapan TSK, Jokowi dapat dibenarkan secara hukum jika memberhentikan sementara keduanya dari posisi menteri pada susunan kabinetnya. (AHM/fktkn)
