KNews.id – Jakarta – Mobilitas internasional tetap menjadi salah satu indikator paling jelas dari ketidaksetaraan global, di mana beberapa warga negara masih atau bahkan makin sulit untuk bepergian ke luar negeri.
Pada tahun 2026, kekuatan paspor terus membentuk seberapa mudah warga suatu negara dapat melintasi perbatasan untuk tujuan wisata, bisnis, pendidikan, atau kunjungan keluarga.
Setiap tahun, peringkat global menilai kekuatan paspor berdasarkan jumlah destinasi yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa harus mendapatkan visa tradisional terlebih dahulu.
Data tahun 2026 juga mengungkapkan kesenjangan yang mencolok antara negara-negara dengan akses perjalanan yang luas dan negara-negara yang menghadapi hambatan masuk yang ketat.
Meskipun beberapa paspor membuka pintu ke lebih dari 180 destinasi, yang lain hanya memberikan akses ke kurang dari 40 destinasi. Bagi jutaan orang, kesenjangan ini berarti membuat biaya perjalanan jadi lebih tinggi, waktu tunggu yang lebih lama, dan proses persetujuan yang rumit sebelum mereka dapat bepergian ke luar negeri.
Peringkat paspor biasanya mengukur akses ke destinasi yang mengizinkan masuk tanpa visa, visa saat kedatangan, atau otorisasi perjalanan elektronik. Semakin rendah peringkat suatu negara, semakin sedikit destinasi yang dapat diakses warganya tanpa persetujuan kedutaan sebelumnya.
Kebebasan bepergian juga sangat bergantung pada hubungan diplomatik, stabilitas internal, persepsi keamanan, dan tren migrasi.
Negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan berkepanjangan sering menghadapi persyaratan masuk yang lebih ketat yang diberlakukan oleh negara lain.
Berikut adalah 10 paspor dengan peringkat terendah pada tahun 2026 dan faktor-faktor yang lebih luas yang memengaruhi mobilitasnya yang terbatas:
10,9,8. Eritrea, Korea Utara, Wilayah Palestina
Akses bebas visa: 38 destinasi
Warga negara di wilayah-wilayah ini menghadapi pembatasan mobilitas yang parah. Kebijakan isolasionis dan sanksi Korea Utara sangat membatasi perjalanan keluar negeri, sementara iklim politik dan ketegangan regional Eritrea memengaruhi akses internasional.
Warga Palestina menghadapi hambatan tambahan karena pengakuan negara yang terbatas dan kontrol perbatasan yang kompleks.
7. Bangladesh
Akses bebas visa: 37 destinasi
Terlepas dari kemajuan ekonomi dan tenaga kerja luar negeri yang kuat, paspor Bangladesh tetap termasuk yang terlemah. Perjanjian visa bilateral yang terbatas dan kekhawatiran tentang pelanggaran masa berlaku visa terus membatasi akses yang lebih luas.
6. Nepal
Akses bebas visa: 35 destinasi
Nepal telah mempertahankan stabilitas politik yang relatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekuatan paspornya tetap dibatasi oleh jangkauan diplomatik yang terbatas dan jaringan perjanjian bebas visa timbal balik yang lebih kecil.
5. Somalia
Akses bebas visa: 33 destinasi
Puluhan tahun mengalami ketidakstabilan dan tantangan tata kelola, terus berdampak pada posisi Somalia di kancah global. Kekhawatiran keamanan dan risiko migrasi memengaruhi bagaimana negara lain mengevaluasi izin masuk bagi warga negara Somalia.
4. Pakistan dan Yaman
Akses bebas visa: 31 destinasi
Konflik yang sedang berlangsung di Yaman secara signifikan memengaruhi mobilitas internasionalnya. Pakistan, meskipun mempertahankan hubungan diplomatik secara global, masih menghadapi pembatasan visa karena persepsi keamanan regional dan kekhawatiran terkait migrasi.
3. Irak
Akses bebas visa: 29 destinasi
Meskipun Irak telah melakukan upaya rekonstruksi dan reformasi kelembagaan, akses perjalanan tetap terbatas. Konflik historis dan pertimbangan keamanan yang berkelanjutan terus membentuk kebijakan masuk ke luar negeri.
2. Suriah
Akses bebas visa: 26 destinasi
Bertahun-tahun perang saudara dan sanksi ekonomi telah menempatkan Suriah di peringkat terbawah dalam peringkat global. Warga Suriah menghadapi persyaratan dokumentasi yang ekstensif dan pemeriksaan visa yang ketat saat bepergian ke luar negeri.
1. Afghanistan
Akses bebas visa: 24 destinasi
Afghanistan memiliki peringkat paspor terlemah pada tahun 2026. Ketidakstabilan yang berkepanjangan, pergeseran struktur pemerintahan, dan keterlibatan diplomatik yang terbatas berkontribusi pada minimnya akses bebas visa di seluruh dunia.
