KNews.id – Jakarta, Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies atau Celios, Media Wahyudi Askar, menilai Presiden Prabowo Subianto akan membiarkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi proyek gagal.
Sebab, kata dia, tidak ada framing atau bingkai baru dalam pidato politik Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa IKN merupakan proyek prioritas strategis nasional
“Artinya, ke depan Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal,” kata Media, (1/1/2025).
Selain itu, Media menyoroti alokasi anggaran proyek IKN yang mengalami penurunan drastis pada tahap dua ini. Dari sebelumnya Rp 80 triliun menjadi Rp 48 triliun. Media pun memandang Prabowo tampak dilematis mengenai kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu. Sejauh ini, ia melihat Prabowo main aman soal IKN.
Prabowo, disebutnya, tidak menolak kelanjutan IKN secara terang-terangan karena takut kehilangan pengaruh Jokowi. Sebaliknya, jika meneruskan pembangunan IKN juga menjadi problematik karena hanya menanggung beban proyek yang mahal dan rawan gagal secara ekonomi.
Karena itu, Media memandang, Prabowo menggunakan strategi main aman dengan berada di tengah-tengah. “Jadi, strategi yang digunakan Pak Prabowo sekarang adalah main aman. Tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru,” ujar Media.
“Tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan.”
Media menyebut untuk melanjutkan pembangunan IKN membutuhkan biaya sangat besar. Untuk perumahan para aparatur sipil negara atau ASN saja misalnya, dia memperkirakan butuh anggaran lebih dari Rp 200 triliun.
“Itu banyak sekali, dan Pak Prabowo sepertinya tidak tertarik untuk itu, dan lebih memilih untuk menggeser untuk program-program strategis andalannya Pak Prabowo,” ujar Media. Media lantas menyarankan jika memang Prabowo tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya secara resmi dihentikan saja.
“Batalkan proyeknya dengan dasar rasional fiskal, dan audit seluruh belanja IKN tahap seluruhnya dari awal,” ujar Media.
“Langkah ini memang sangat pahit di awal, tapi saya kira ini bisa memberikan kepastian soal bagaimana arah pembangunan IKN ke depan. Publik juga tahu anggaran mereka tidak lagi disedot untuk proyek yang stagnan.”
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, mengatakan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif.
“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam keterangannya.
Pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada kawasan Legislatif dan Yudikatif. Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025-2027). Hal itu mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.
