KNews.id – Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyuarakan 8 tuntutan ekonomi kepada pemerintah setelah rententan demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah mencopot Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan.
Delapan gugatan tersebut diunggah media sosial Celios pada hari ini. Poin pertama adalah meminta pemerintah mencopot Sri Mulyani. Selanjutnya, mereka meminta kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan.
“Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi 3 kali lipat upah minimum Jakarta. Bentuk komite remunerasi independen untuk Pejabat Negara. Setiap pengeluaran dana reses anggota dewan harus menjadi informasi publik,” demikian tertulis dalam instagram @celios_id, Rabu, 3 September 2025.
Pada poin ketiga, lembaga riset ekonomi itu menuntut pemerintah segera terapkan pajak kekayaan dan mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Keempat, Celios meminta revisi total regulasi perpajakan. Batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat dan turunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPn) menjadi 8 persen.
Tuntutan kelima adalah pangkas anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan evaluasi total anggaran makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara. “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil.”
Poin keenam adalah mendorong restrukturisasi atau utang pemerintah dan menghentikan nafsu penambahan utang baru. Pada poin selanjutnya, Celios juga dengan tegas meminta pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan. “Termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara.”
Kedelapan, lembaga tersebut menuntut pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan keuangan Negara. Termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan kawasan food estate.
Ekonom Celios Nailul Huda menyatakan pihaknya mendesak arah kebijakan pemerintah Prabowo yang pro terhadap masyarakat luas, kebijakan yang pro terhadap rakyat miskin, bukan yang pro terhadap oligarki dan pejabat.
“Gunanya untuk memperbaiki kepercayaan publik. Kepercayaan publik meningkat, investor akan melihat sinyal positif. Ekonomi bisa meningkat lebih baik,” ucap Huda kepada Tempo, Rabu, 3 September 2025.
