KNews.id- Presiden China Xi Jinping memutuskan menaikkan anggaran pertahanan negara sebesar 6,6 persen pada pekan lalu di tengah serangan pandemi virus corona yang terus merongrong perekonomian global, tak terkecuali Tiongkok. Dengan kenaikan itu, anggaran pertahanan China meningkat menjadi 1.268 triliun yuan atau Rp2.628 triliun.
Sejumlah pihak menuturkan keputusan Xi tersebut mencerminkan bahwa China mencium ancaman keamanan yang bertambah di tengah ketegangan Negeri Tirai Bambu dan Amerika Serikat-sang rival utama-yang kian meruncing.
Pada awal pekan ini tak lama setelah rencana anggaran pertahanan diumumkan, Xi turut memerintahkan Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) atau militer China untuk memikirkan “skenario terburuk, meningkatkan latihan militer, dan menyiagakan kesiapan perang.
Dalam pidatonya di sidang pleno Kongres Parlemen China ke-13 di Beijing, Xi mengatakan kesiagaan pertahanan itu dilakukan untuk mengamankan kedaulatan dan keamanan negara dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks saat ini.
Menurut laporan kantor berita pemerintah China, Xinhua, Xi juga memerintahkan peningkatan inovasi dalam pengembangan ilmu pertahanan nasional dan pelatihan personel militer profesional berkaliber tinggi. Hal itu juga diperkuat oleh Kementerian Pertahanan China. Menurut jubir Kemhan China, Wu Qian, kenaikan anggaran tersebut sangat dibutuhkan negara saat ini.
“Dapat dikatakan bahwa dunia saat ini sedang tidak damai. Keamanan dalam negeri China dan kepentingan luar negeri China juga menghadapi beberapa ancaman nyata sehingga kenaikan bujet pertahanan secara moderat dan mantap ini adalah langkah masuk akal dan penting,” kata Wu.
Bukan keputusan yang mudah bagi Xi Jinping untuk menaikkan bujet pertahanan, meski kenaikan tersebut adalah yang terkecil dalam beberapa dekade terakhir. Ia harus rela memangkas anggaran di sektor lain seperti pelayanan publik yang turun 13,3 persen, urusan luar negeri 7,5 persen, pendidikan 7,5 persen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi 9,1 persen demi memenuhi ambisinya dalam bidang pertahanan.
Uang ekstra bagi sektor pertahanan China juga diberikan ketika Negeri Tirai Bambu mengalami penurunan ekonomi terburuk dalam sejarah akibat pandemi corona yang telah menginfeksi lebih dari 5,7 juta orang di seluruh dunia.
“Rencana anggaran tersebut memperlihatkan Beijing merasa tidak aman dan terkepung,” ucap peneliti senior lembaga think tank RAND Corp., Timothy Heath, di Washington seperti dilansir CNN.
Menyaingi Militer AS
China menganggap kenaikan anggaran pertahanan tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Beijing menganggap kenaikan anggaran ini tidak lebih besar dari anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh negara lain.
Ketua 13th National People’s Congress, Zhang Yesui, menuturkan anggaran pertahanan China pada tahun lalu juga “hanya seperempat dari total uang belanja negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia.”
Zhang merujuk pada AS yang merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Menurut Institut Internasional untuk Kajian Strategis (IISS), AS menghabiskan US$686 miliar (Rp10.130 triliun) untuk pertahanan pada 2019 lalu.
Sementara itu, di tahun yang sama anggaran pertahanan China hanya sebesar US$181 miliar (Rp2.672 triliun). China merupakan negara kedua dengan anggaran terbesar di dunia setelah AS. Namun, selisih anggaran kedua negara mencapai 13 persen.
Dalam beberapa tahun terakhir, China memang terus memodernisasi militernya, terutama angkatan laut, termasuk memproduksi kapal induk sendiri dan beberapa kapal perusak Type-55. Produksi alutsista ini merupakan proyeksi Presiden Xi yang bertujuan menjadikan PLA setidaknya setara dengan kekuatan militer AS di Asia.
Ancaman dari Taiwan-Hong Kong
Selain karena ancaman perseteruan dengan AS, Heath menuturkan China memiliki banyak alasan untuk meningkatkan anggaran pertahanan terutama soal Taiwan dan Hong Hong.
Menurutnya, China juga was-was dengan sikap Taiwan yang terus memberontak untuk memisahkan diri. Di saat yang bersamaan, pemerintahan Presiden Xi juga masih dipusingkan dengan kerusuhan yang telah berlarut-larut di Hong Kong.
“Peningkatan pengeluaran ini mencerminkan kecemasan yang kuat tentang perseteruan dengan pesaing utama China, AS, dan juga memudarnya harapan untuk penyatuan secara damai dengan Taiwan. Beijing juga memiliki banyak alasan untuk meningkatkan belanja pertahanan demi mengelola keamanan di tengah gejolak domestik di Hong Kong,” kata Heath.
Heath menuturkan kondisi dalam negeri China juga tak semenenangkan itu. Akibat pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang mengendur, jumlah pengangguran di Negeri Tirai Bambu melonjak hingga memicu pergolakan di sejumlah wilayah.
Persaingan AS-China memang terus meruncing di kala pandemi. Presiden Donald Trump terus menuding China tidak transparan terkait awal mula kemunculan virus corona.
Tak hanya soal corona, AS-China juga sempat-sempatnya bersitegang di Laut China Selatan terutama setelah Negeri Paman Sam melakukan latihan kebebasan bernavigasi di perairan tersebut dengan mengerahkan angkatan laut pada April lalu.
AS bahkan mengerahkan sejumlah pesawat pengebom B-1 dalam latihan itu. Pesawat tersebut dikerahkan dari pangkalan militer AS di Guam dan merupakan alutsista terberat yang pernah dikerahkan Amerika ke perairan itu.
China juga was-was dengan sikap Taiwan yang terus memberontak di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen. Relasi China-Taiwan memang terus merenggang sejak Tsi menjabat sebagai presiden.
Tsai dikenal memilih merapat ke blok Barat seperti AS. Belakangan, Tsai terus berupaya menjalin hubungan dekat dengan AS dan sejumlah negara besar lainnya demi mendapat pengakuan.
AS bahkan setuju menjual senjata seperti 18 torpedo kelas berat kepada Taiwan, sebuah langkah yang membuat geram China. Situasi Hong Kong juga masih menjadi ganjalan China saat ini. Daerah administratif khusus China itu masih dilanda aksi demonstrasi besar-besaran anti-Beijing yang telah berlangsung sejak 2019 lalu.
Demonstrasi memang sempat mereda di tengah merebaknya pandemi corona. Namun, itu tak berlangsung lama. Draf RUU Keamanan Nasional baru yang diusulkan China pada Jumat (22/5) lalu kembali memantik amarah warga Hong Kong.
Para pendemo menentang RUU Keamanan Nasional dari China karena memungkinkan aparat keamanan Negeri Tirai Bambu beroperasi di Hong Kong. Hal ini dikhawatirkan akan memudahkan Beijing melakukan penumpasan terhadap warga lokal yang menentang mereka.
Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, surat kabar South China Morning Post melaporkan RUU itu melarang pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di Hong Kong. Belum usai dengan RUU Keamanan Nasional, demonstrasi kembali pecah di Hong Kong yang menolak RUU Lagu Kebangsaan China.
Pada Rabu (27/5), anggota parlemen Hong Kong menyelenggarakan rapat untuk membahas RUU lagu kebangsaan China. Apabila RUU tersebut disahkan, maka siapa saja yang menghina lagu kebangsaan China bisa dikenakan hukuman hingga tiga tahun penjara. (FHD&CNN)
