KNews.id – Jakarta, Di tingkat daerah, BTN mencatat kinerja kuat di Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran 10.243 unit KPR Sejahtera FLPP — terdiri dari 6.505 unit BTN Konvensional dan 3.738 unit BTN Syariah.
Capaian tersebut menjadikan BTN menguasai 78,3 persen pangsa pasar dari total 13.069 unit rumah subsidi yang disalurkan seluruh bank di wilayah tersebut.
Dengan hasil tersebut, Jawa Timur berkontribusi sekitar 6,6 persen terhadap total penyaluran nasional program FLPP. Daerah dengan penyaluran tertinggi meliputi Kabupaten Jember (2.205 unit), Malang (1.534 unit), Banyuwangi (870 unit), dan Kediri (841 unit).
“Kinerja di Jawa Timur mencerminkan solidnya ekosistem pembiayaan perumahan yang telah dibangun BTN bersama pemerintah dan pengembang. Kami menjaga konsistensi agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Banking BTN.
Hirwandi menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dari kolaborasi erat dengan pengembang lokal dan pemerintah daerah, termasuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah dan penyaluran dana subsidi melalui mekanisme digital.
Program KPR subsidi BTN di Jawa Timur menjangkau masyarakat dari berbagai profesi — mulai dari pegawai swasta, ASN, tenaga pendidik, TNI/Polri, hingga pekerja informal dan wirausaha kecil.
Langkah ini sejalan dengan komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
“BTN memastikan pembiayaan rumah subsidi dapat diakses lintas profesi, termasuk sektor informal yang selama ini sulit memperoleh kredit perumahan,” ujar Hirwandi.
Ia menambahkan, BTN juga mencatat peningkatan partisipasi perempuan dalam program KPR subsidi. Sekitar 32,7 persen penerima KPR subsidi BTN merupakan perempuan, mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang setara dan inklusif.
“Digitalisasi dan kolaborasi dengan pengembang lokal terus kami dorong untuk mempercepat proses pengajuan, tanpa mengorbankan prinsip ketepatan sasaran dan tata kelola,” tambah Hirwandi.
(FHD/BTN)
