KNews.id- Pengamat ekonomi syariah dari IPB, Irfan Syauqi Beik, berharap agar pemerintah segera melakukan proses perubahan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional I. Dengan status tersebut, maka BSI telah menjadi mitra pemerintah di daerah untuk menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan.
Jika itu terjadi, maka akan memberikan keuntungan bagi bank dalam mendapatkan likuiditas yang lebih besar sekaligus dapat menjaring Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah baru, yakni pengguna anggaran.
“Harapannya nanti market share BSI akan ikut meningkat signifikan sebagai Bank Operasional I,” kata Irfan.
Tidak hanya itu, dia pun meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar terus memproses merger Bang Syariah Indonesia dengan cara memberikan suntikan dana inti. Dengan demikian, bank tersebut bisa masuk sebagai BUKU 4. Sejauh ini, modal inti BSI masih kurang dari Rp 30 triliun.
“Diharapkan melalui bank induk dapat menyuntikkan tambahan modal agar masuk BUKU 4,” ujar Irfan dalam siaran live Market Review di IDX Channel di Jakarta, Selasa (10/02).
BSI juga dapat meningkatkan brand image kepada stakeholder sebagai bank BUMN yang turut andil dalam mensukseskan program pemerintah. Tidak hanya itu tapi juga akan lebih menarik minat Satuan Kerja dan pengusaha yang menjadi mitra pemerintah untuk membuka rekeningnya di BSI.
BSI merupakan hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. BSI kini memiliki modal inti Rp 22,61 triliun atau bank BUKU 3. Per Desember 2020, total aset BSI mencapai Rp 239,56 triliun. Adapun dilihat dari sisi pembiayaan, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,51 triliun per Desember 2020. (Ade)
