KNews – Borok Pertamina-PLN dibongkar Presiden Jokowi. Memanas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan membuka borok PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di depan Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi.
Presiden Jokowi membeberkan, bahwa sebenarnya banyak investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN. Namun, hal itu terkendala sejumlah faktor.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di Istana Kepresidenan.
“Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri,” jelas Presiden Jokowi dikutip GenPI.co dari video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
“Terus ini ke lapangan kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang kok gak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki,” sambungnya.
Dalam acara tersebut, Jokowi menekankan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Baik untuk PLN (tarif listrik) maupun Pertamina (harga premium dan elpiji).
“Itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Tapi yang logis. Karena penugasan, mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol,” ungkap Jokowi.
Menurut Jokowi, nanti kalau mau sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan.
“Sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan,” tegasnya.
Jokowi menilai, bahwa Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.
“Sekali lagi jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien. procurement-nya tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan,” beber Jokowi.
“Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ, sehingga profesionalismenya jadi hilang,” lanjutnya.
Presiden Jokowi mengakui, terkait investasi keputusan memang ada pada perseroan.
Namun, pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa Indonesia ke sebuah tujuan negara yang dicita-citakan bersama.
“Itulah pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringanm,” kata Jokowi.
“Sehingga sekali lagi saudara-saudara menyampaikan risiko-risikonya, konsekuensinya, kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun,” imbuhnya. (RKZ/we)
