KNews.id- Beberapa kali masyarakat sipil melayangkan protes terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui tagar, mulai dari #ReformasiDiKorupsi, #MosiTidakPercaya, #NyalakanTandaBahaya, dan sekarang #WeekofResistence. Hal tersebut menunjukan kreativitas, daya analitis dan daya juang masyarakat sipil yang sungguh minim. Buktinya, tuntutan selalu tidak jauh-jauh dari minta Perppu, judicial review, atau demonstrasi selama 12 jam didepan gedung DPR.
Lima mahasiswa meninggal, empat undang-undang lolos tanpa proses yang terbuka, dana bencana dicuri, hingga korupsi dilegalkan. Sudah saatnya masyarakat sipil menyadari bahwa dirinya tidaklah bermakna apa-apa bagi pemerintahan Joko Widodo. Maka dari itu, juga sudah saatnya kita tidak lagi malu-malu dalam mendengungkan seruan pemecatan Presiden Jokowi beserta jajaran-jajarannya. Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, Pandemi Covid-19 tidak akan selesai, sementara gerbang otoritarianisme akan semakin terbuka.
Jokowi memang otoritarianisme yang berbeda dengan Soekarno atau Soeharto. Jokowi adalah otoriter yang telah berinovasi: mengeliminasi debat, melegalkan kejahatan, mengurangi mekanisme pengawasan untuk pemerintah pusat, mengurangi kompetisi menuju kursi pembuatan keputusan, dan yang terpenting adalah untuk membuat situasi seolah-olah publik menyadari bahwa kondisi sedang baik-baik saja dan demokrasi ada,
Seluruh indikator dan mayoritas peneliti telah sepakat Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Di tahun 2020, Indonesia menyematkan status Indonesia sebagai ‘partly free’. Sementara The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di posisi 64 dengan skor 6.30.
Anda tidak perlu berharap dapat membawa aspirasi ke parlemen atau membuat kendaraan politik sendiri, batas ambang presiden dan parlemen mensirnakan itu semua. Belum lagi ongkos mahal dan negara yang pelit untuk membiayai hak politik anda. Sehingga tidak heran 55% anggota DPR adalah orang kaya dan pebisnis. Orang-orang yang tidak peduli dengan kebijakan yang mensejahterakan.
Tidak cukup membuat jalan buntu menuju parlemen, Presiden Jokowi juga mematikan oposisi-oposisi formal yang ada. Pengalaman Golkar dan PPP di 2016 menunjukan hal tersebut. Masih tidak cukup juga? Jokowi kemudian membubarkan HTI dan FPI, melakukan kekerasan terhadap 281 orang dan membodohi akal sehat lewat akademisi berkedok buzzer. Semua kini mendukung Jokowi, kalau tidak, foto bugilmu tersebar di internet.
Itulah persoalan struktural yang kita alami sekarang. Akibatnya, Indonesia menempatkan posisi 102 dari 172 di Indeks Persepsi Korupsi. Tidak tahu malu, dana bansos untuk bencana Covid-19 pun ikut dimaling. Kesenjangan terus meluas, 1% orang kaya menguasai 49% kekayaan negara. Pantas saja negara cukup pelit untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang gratis.
Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi babak akhir dari kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Kesehatan anda tidak pernah diprioritaskan sejak awal. Jokowi bertanggungjawab atas 2,16 juta kasus Covid-19 yang terdeteksi dan bertanggungjawab atas terbunuhnya 1.026 tenaga kesehatan. Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, Pandemi Covid-19 tidak akan berakhir di Indonesia.
Jangan kira PPKM yang dimulai hari ini sebagai bentuk kepedulian Jokowi. Dia hanya peduli pada ekonomi, investor, dan jalan tol. Apabila benar Jokowi peduli, harusnya dia membiayai tes Covid-19, memberikan bantuan sosial yang layak, dan mensosialisasikan penyakit dengan baik.
Jokowi bukanlah seorang negarawan, bukan bapak pembangunan, bukan pancasilais apalagi tokoh reformis. Dia hanya ada untuk memuluskan langkah-langkah orang kaya untuk semakin memperkaya diri. Melalui mengubah aturan masuk ke permainan, membuat lawan cedera, mengubah aturan main, dan akhirnya mengganti wasit sesuai dengan keinginan.
Dalam tiga tahun mendatang, hal konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memilih di pemilu maupun pilpres. Jika anda memilih partai mana pun, anda memilih orang kaya. Anda memilih aktor otorirter. Anda memilih orang yang tidak peduli nasib anda. Elite politik selalu takut dengan narasi golput, sudah saatnya hal tersebut direalisasikan. Dan jangan lupa, jangan mau dibodoh-bodohi oleh narasi orang baik. Ridwan Kamil, Ganjar, Tri Risma, Ahok, mungkin akan jadi orang baik selanjutnya.
Saatnya kita kencangan tali solidaritas kita sesama rakyat yang terdiri dari buruh, tani, mahasiswa, dan kaum-kaum yang terpinggirkan–terlepas apapun identitasnya baik secara ras maupun agama. Jika memiliki rasa ketidakpuasan, keprihatinan, dan tercurangi oleh mereka yang berada di lingkar pemerintahan, kita buat situasi tandingan.
Bila perlu, kita–rakyat–bersama-sama membangun lembaga tandingan yang terdiri dari orang-orang baru, bukan dari bagian oligarki yang memonopoli kebebasan kita. Menciptakan ranah yang inklusif, berkeadilan, dan membaskan dari paham yang masing-masing kita anut, tanpa harus dijegal rasa takut.
Sekali lagi, sudahi membodohi diri dengan euphoria reformasi, itu tidak pernah ada. Saatnya melanjutkan apa yang tidak kita selesaikan 20 tahun yang lalu: revolusi. (AHM/bcra)
 melalui tagar, mulai dari #ReformasiDiKorupsi,){kind=link}