KNews.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kasus sengketa tanah di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Hal tersebut disampaikan Sofyan langsung di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia secara virtual. Pada 2020 saja, kata Sofyan pihaknya harus menyelesaikan 1.228 kasus sengketa tanah.
“Penanganan sengketa yang sudah diselesaikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) tahun 2020 (sebanyak) 1.228 kasus. Tapi kasus ini terus bertambah setiap hari, kami selesaikan selalu ada banyaknya konflik akibat dari berbagai hal di masa lalu,” kata Sofyan dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1).
Penyelesaian masalah sengketa tanah, lanjut Sofyan akan dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan. Saat ini, Kementerian ATR dikatakan sudah memiliki 4 layanan publik berbasis digital. Keempat layanan tersebut dapat digunakan untuk pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, dan informasi zona nilai tanah.
Layanan digital yang ada di Kementerian ATR/BPN, kata Sofyan juga diklaim mampu memberantas praktik mafia tanah yang selama ini terus terjadi di masyarakat.
“Digitalisasi tersebut dapat menyelesaikan sengketa, mencegah praktik mafia tanah, tumpang tindih sertifikat dan memotong jalur birokrasi. Pada saat ini dengan 4 layanan elektronik sekitar 40% antrian di kantor BPN jadi berkurang,” tuturnya.
Penyelesaian masalah sengketa dan mafia tanah, kata Sofyan harus diberantas. Pasalnya kedua hal tersebut berdampak merusak iklim investasi di Indonesia.
“Kementerian ATR berkomitmen melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat,” jelasnya.
Perlu diketahui, hari ini Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat tanah dari 6,8 juta bidang tanah kepada masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota di Indonesia. Penyerahan dilakukan secara langsung kepada 30 orang yang berasal dari Jawa Barat dan Banten, serta sisanya melalui virtual. (AHM)
Sumber: CNBCIndonesia
