Tuesday, June 6, 2023
Keuangan News
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
KeuanganNews.id
No Result
View All Result
Home Headline

Biaya Lockdown di DKI Jakarta senilai Rp12,4 T

by Redaksi
27/03/2020 9:14 PM
in Headline, Kebijakan, Nasional, Politik
A A
Share on FacebookShare on Twitter

KNews.id- Desakan kepada Presiden Joko Widodo sering dikumandangkan oleh para ahli medis, ilmuan, ekonom dan para analis politik agar segera dilakukan lockdown wilayah DKI Jakarta untuk menghentikan penyebaran pandemik virus corona baru atau Covid-19.

Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta para gurubesar fakultas kedokteran berbagai universitas pun juga telah mengumandangkan hal yang sama. Yakni segera dilakukan lockdown di zona merah seperti DKI Jakarta.

“Tetapi sampai saat ini masih bergeming. Kunci lockdown lokal itu ada di kepala daerah dan presiden,” tutur Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun, Jumat (27/3).

Menurut UU 6/2018, kata Ubedilah, lockdown lokal atau karantina wilayah bisa dilakukan ketika wabah meluas. Prosedurnya kepala daerah mengajukan izin kepada satgas, kemenkes, dan presiden.

“Gubernur DKI Jakarta sempat mau lockdown Jakarta tetapi diingatkan Mendagri bahwa lockdown itu wewenang pusat, wewenang presiden,” sambungnya.

Ubedilah melanjutkan, alasan Presiden Jokowi tidak setuju dilakukan lockdown wilayah dikarenakan takut karena ekonomi sedang memburuk.

“Alasan ini keliru, justru dengan tidak lockdown akibatnya tidak ada kepastian ekonomi. Kondisi ekonomi makin kacau,” tegas Ubedilah.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini pun mengaku telah melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan lockdown Jakarta serta sumber uang tersebut. Menurut Ubedilah, biaya yang dibutuhkan untuk lockdown Jakarta ialah senilai Rp 12,4 triliun.

“Itungan saya untuk lockdown Jakarta hanya butuh sekitar Rp 12,4 triliun. Uang 12,4 triliun rupiah Itu untuk 9,6 juta penduduk Jakarta selama 14 hari. Tetapi jika hanya untuk penduduk miskin Jakarta yang jumlahnya sekitar 300 ribu penduduk berarti akan lebih kecil jumlah uang yang dibutuhkan,” beber Ubedilah.

Ubedilah melanjutkan, uang Rp 12,4 triliun tersebut untuk membiayai makan, kebutuhan listrik, air, alat medis dan petugas medis selama 14 hari masa lockdown.

“Untuk apa saja Rp 12,4 triliun itu rinciannya? Untuk makan sekitar Rp 6,7 triliun. Asumsinya per hari satu orang Rp 50 ribu dikali 9,6 juta penduduk. Kemudian untuk kebutuhan listrik sekitar Rp 600 miliar. Untuk kebutuhan air sekitar Rp 100 miliar. Untuk kebutuhan alat medis dan petugas medis selama 14 hari sekitar Rp 5 triliun,” terangnya.

Selanjutnya, Ubedilah pun juga menjelaskan sumber uang yang dapat digunakan pemerintah untuk biaya lockdown Jakarta.

“Pertanyaannya kemudian dari mana uang Rp 12,4 triliun itu? Jelas dari pajak, ambil di APBN dan APBD melalui realokasi anggaran. Perlu rakyat diketahui perolehan pajak sampai dengan November 2019 mencapai Rp 1.312,4 triliun. Jadi Rp 12,4 triliun itu angka yang kecil dibanding perolehan pajak nasional,” jelasnya.

Ubedilah pun kembali menghitung apakah DKI siap untuk menggelontorkan uang dari APBD untuk biaya lockdown di Jakarta. Dari hitungan Ubedilah, total APBD DKI saat ini sebesar Rp 87,95 triliun. Sehingga, realokasi bisa dilakukan dengan memangkas biaya perjalanan dinas, konsinyering, renovasi bangunan yang memakan sekitar 10 persen dari APBD. Sehingga, DKI Jakarta bisa menggelontorkan sekitar Rp 8,7 triliun.

Sehingga menurut Ubedilah, dana yang diambil tersebut tidak akan terlalu membebankan APBN dan APBD DKI Jakarta.

“Jadi tidak terlalu mengganggu APBN dan APBD DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta siap Rp 8,7 triliun, pemerintah pusat tinggal nambahin Rp 3,7 triliun. Sehingga cukup memenuhi Rp 12,4 triliun untuk kebutuhan lockdown Jakarta selama 14 hari,” tuturnya.

Dengan demikian sambung Ubedilah, skema anggaran tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah agar kepastian ekonomi Indonesia lebih jelas dibanding langkah yang saat ini yang dinilai tidak memberikan kepastian pagebluk Covid-19 di Indonesia.

“Jika nasehat para ilmuwan, para ahli medis, dan diingatkan kalkulasi ekonominya dengan jelas tetapi tidak didengar juga, maka hanya ada satu kesimpulan bahwa presiden bekerja mengabaikan pendekatan ilmu pengetahuan. Mengabaikan prinsip knowledge to policy,” pungkas Ubedilah.(Ade&DBS)

Baca juga:

Erick Thohir Disebut Masuk Radar Cawapres untuk Prabowo Subianto, Ini Kata Gerindra

Event Formula E Sepi dari Serangan Buzzer, Geisz Chalifah: Mereka Tak Dapat Order untuk Menjual Fitnah

Merasa Diintimidasi Oknum Perwira Polri, Hercules Bakal Mengadu ke Kapolri hingga Presiden Jokowi

Tags: dki lockdown

Berita Terkait

Erick Thohir Disebut Masuk Radar Cawapres untuk Prabowo Subianto, Ini Kata Gerindra
Headline

Erick Thohir Disebut Masuk Radar Cawapres untuk Prabowo Subianto, Ini Kata Gerindra

06/06/2023 8:00 PM
Event Formula E Sepi dari Serangan Buzzer, Geisz Chalifah: Mereka Tak Dapat Order untuk Menjual Fitnah
Headline

Event Formula E Sepi dari Serangan Buzzer, Geisz Chalifah: Mereka Tak Dapat Order untuk Menjual Fitnah

06/06/2023 7:00 PM
Kontrak Sisa Sebulan, Hercules Jadi Tenaga Ahli BUMD Jakarta
Headline

Merasa Diintimidasi Oknum Perwira Polri, Hercules Bakal Mengadu ke Kapolri hingga Presiden Jokowi

06/06/2023 6:00 PM

Discussion about this post

Recent News

Erick Thohir Disebut Masuk Radar Cawapres untuk Prabowo Subianto, Ini Kata Gerindra

Erick Thohir Disebut Masuk Radar Cawapres untuk Prabowo Subianto, Ini Kata Gerindra

06/06/2023 8:00 PM
Event Formula E Sepi dari Serangan Buzzer, Geisz Chalifah: Mereka Tak Dapat Order untuk Menjual Fitnah

Event Formula E Sepi dari Serangan Buzzer, Geisz Chalifah: Mereka Tak Dapat Order untuk Menjual Fitnah

06/06/2023 7:00 PM
Kontrak Sisa Sebulan, Hercules Jadi Tenaga Ahli BUMD Jakarta

Merasa Diintimidasi Oknum Perwira Polri, Hercules Bakal Mengadu ke Kapolri hingga Presiden Jokowi

06/06/2023 6:00 PM
Pengamat politik

Sumbangsih Opini Hukum Mujahid 212, Untuk SBY, Demokrat, Dan KPP. Demi Bangsa & Negara

06/06/2023 5:20 PM
Komitmen Ciptakan Generasi Emas, Askrindo Luncurkan Buku TJSL

Komitmen Ciptakan Generasi Emas, Askrindo Luncurkan Buku TJSL

06/06/2023 5:05 PM
KAMI Lintas Provinsi Serukan Revolusi Rakyat, Jika MK Tetap Putuskan PT 20%

PKB Klaim Putusan MK Wajib Diabaikan Jika Ubah Sistem Pemilu

06/06/2023 5:00 PM

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Jelaskan Posisi MK Soal Pasal Sistem Pemilu

06/06/2023 4:45 PM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK Akan Cabut Moratorium Pinjol, Waket MPR: Optimalkan Pengawasan

06/06/2023 4:40 PM
Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp 300 Triliun di Kuartal I-2023

BTN: Kerugian Sedang Diselidiki, Terindikasi Adanya Kejahatan Perbankan

06/06/2023 4:15 PM
Kelas BPJS Dihapus, Pensiun Tidak Lagi dapat Fasilitas Kelas 1 Saat Rawat Inap, Apakah Iuarannya Juga Berubah?

Kelas BPJS Dihapus, Pensiun Tidak Lagi dapat Fasilitas Kelas 1 Saat Rawat Inap, Apakah Iuarannya Juga Berubah?

06/06/2023 4:00 PM

Populer

  • Sepi Peminat, Jumlah Sponsor Formula E Jakarta 2023 Menurun Dari 31 Jadi 19 Perusahaan

    Sepi Peminat, Jumlah Sponsor Formula E Jakarta 2023 Menurun Dari 31 Jadi 19 Perusahaan

    710 shares
    Share 284 Tweet 178
  • Negara Bandara dan Pulaunya Disita RRC, Akibat Tak Bisa Bayar Utang

    676 shares
    Share 270 Tweet 169
  • Pak Kapolri yang Atur, Biaya Perpanjang SIM A Ditentukan Segini, Selamat Tinggal Pungli

    664 shares
    Share 266 Tweet 166
  • Islah Bahrawi Mengakui Dirinya Sebagai Mantan Narapidana

    1808 shares
    Share 723 Tweet 452
  • Beber Utang Negara Tembus Rp20.750 T,

    564 shares
    Share 226 Tweet 141

ABOUT US

Keuangan News

Follow us on social media:

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • Advertisement
  • Privacy
  • Kontak Kami

© 2023 Keuangannews.id

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini

© 2023 Keuangannews.id