KNews.id – Bank Indonesia (BI) menyebutkan intermediasi perbankan terus positif menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2023 tetap tinggi, yaitu sebesar 9,93% yoy.
Kemudian, pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan lebih tinggi mencapai 19,43% yoy pada Maret 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, yaitu mencapai 8,63% yoy pada Maret 2023, didukung realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30,31 triliun hingga 31 Maret.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kredit/pembiayaan yang tinggi didorong kondisi likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang masih longgar.
“Pertumbuhan kredit/pembiayaan juga ditopang oleh peningkatan permintaan korporasi dan rumah tangga seiring dengan kinerja usaha korporasi dan UMKM, serta konsumsi rumah tangga yang terus terjaga,” ujar Perry dalam Konferensi Pers RDG, Selasa, 18 April.
Selain itu, Bank Indonesia akan terus mendorong intermediasi perbankan terutama kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.
“Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya sinergis yang dilakukan, pertumbuhan kredit pada 2023 sesuai dengan prakiraan sebelumnya yaitu dalam kisaran 10%-12%,” jelasnya.
Sementara itu, ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) sebesar 26,02% pada Februari 2023.
Risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) bruto yang rendah, yaitu 2,58% dan 0,75% secara neto pada Februari 2023. Likuiditas perbankan pada Maret 2023 juga terjaga didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7,00% yoy.
“Hasil stress testBank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global, yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan,” pungkas Perry. (Hfz/IBN)
