KNews.id- Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda dan komplotannya telah mengumumkan pembentukan kabinet sebagai bagian dari pemerintahan sementara. Tujuannya untuk melemahkan kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua Barat.
Wenda bersama beberapa rekannya mendirikan ULMWP. Kelompok itu telah mendirikan pemerintahan sementara versi mereka sendiri pada bulan Desember tahun lalu, di mana Wenda menjadi presiden sementara. Sekarang, kelompok itu telah membentuk kabinet dengan 12 departemen termasuk Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.
Ke-12 departemen ala Benny Wenda dan komplotannya itu antara lain: Departemen Luar Negeri, Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan, Departemen Urusan Politik, Departemen Urusan Indonesia, Departemen Urusan Melanesia, Departemen Urusan Wanita, Departemen Sosial dan Budaya, Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan Benny Wenda mengatakan departemen-departemennya bekerja di bawah tanah untuk merusak aturan Indonesia dari dalam provinsi Papua Barat.
“Kami bergerak menuju pembentukan negara baru di dalam Papua Barat berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan,” kata Benny Wenda kepada Pacific Beat, Senin (3/5).
“Hak semua makhluk akan menjadi inti agenda kabinet baru kami. Prioritas nomor satu kami adalah memastikan kelangsungan hidup orang-orang kami dan budaya kami serta lingkungan kami,” ujarnya.
“Cukup sudah dan dunia harus mendukung otoritas alternatif di Papua Barat,” katanya.
Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perseteruan antara kelompok separatis dan pasukan keamanan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia menyatakan separatis Papua sebagai kelompok teroris.
“Kita perlu meyakinkan dunia, khususnya saudara dan saudari kita di Pasifik. Kami berhasil melobi di Kepulauan Pasifik mengakui perjuangan kami,” klaim Wenda.
Sebagaimana diketahui, Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969 sudah tegas mengakui wilayah Papua milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga pernah menegaskan bahwa tidak ada lagi pembahasan isu Papua dalam forum PBB dan Resolusi 2504 PBB sudah final. (AHM)
, Benny Wenda dan komplotannya telah mengumumkan pembentukan){kind=link}