KNews.id- Sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos beberapa waktu lalu meminta agar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) agar dibuka kepada publik. Namun, pimpinan lembaga antirasuah itu sepertinya tidak merespon keinginan tersebut. Namun demikian, ada juga pendapat bahwa TWK bukanlah merupakan kebijakan publik.
“Jadi itu bukan kebijakan publik tapi kebijakan kelembagaan. Kebijakan dari organisasi yang melakukan tes,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho, kemarin di Jakarta.
Meski demikian menurutnya, TWK bisa tergolong kebijakan publik namun hasil tesnya merupakan kebijakan kelembagaan, ujar Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho, kemarin di Jakarta.
Riant juga menyarankan agar pimpinan KPK mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan verifikasi ulang. Hal tersebut ditujukan untuk memeriksa TWK.
“Jadi publik tidak boleh melihatnya karena ini bukan ranah publik tapi ranah kelembagaan. Justru yang dilakukan adalah bagaimana dua organisasi ini belajar untuk bekerja sama menyelesaikan masalah publik,” sambungnya.
Sementara itu, melihat hasil pertemuan KPK dengan BKN kedua lembaga tersebut akan mengevaluasi apakah TWK bisa disebut gagal atau tidak, jika gagal harus dijelaskan penyebabnya. Secara pribadi ia mengaku telah melakukan tes diri mengerjakan soal-soal TWK dan mendapatkan skor rendah karena tidak belajar terlebih dahulu.
“Kenapa rendah, karena itu berhubungan dengan isi ujian yang sejarah semua. Saya sangat yakin kalau misalnya pejabat eselon satu dan eselon dua tidak punya waktu untuk belajar buku sejarah berkenaan dengan TWK kemungkinan akan gagal. Bukan karena tidak NKRI, tapi tidak ingat jawabannya,” tutupnya. (AHM/bcra)
 agar dibuka kepada publik.){kind=link}