KNews.id- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak serius dalam menangani kasus besar korupsi di Indonesia.
“KPK era Firli Bahuri dinilai tak cakap dan terkesan menunda-nunda proses penanganan kasus korupsi di Indonesia,” kata Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Yunanto dalam pernyataan kepada suaranasional.com, Jumat (8/7).
BEM UMY menyayangkan sikap KPK yang lambat dalam merespon keresahan masyarakat terkait transparansi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“TWK yang menjadi kebijakan setelah disahkannya UU Revisi KPK pada 2019 silam menyisakan banyak pertanyaan dari pelbagai kalangan masyarakat,” ungkapnya.
Firli tidak layak menjadi Ketua KPK karena telah mendapat SP2 dari Dewan Pengawas lembaga antirasuah terkait penyewaan helikopter yang digunakan untuk perjalanan ia dan keluarganya dari Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke Palembang pada 20 Juni 2020. Firli juga menyewa helikopter tersebut untuk perjalanan dari Palembang ke Jakarta pada 21 Juni 2020.
Kata Yunanto, Firli juga pernah melanggar kode etik bertemu dengan terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Meskipun Firli menyangkal bahwa tidak ada obrolan khusu dengan beberapa terdakwa.
“Hal ini sangatlah mengundang kecurigaan publik, dan tentu saja ini melanggar kode etik,” jelasnya.
BEM UMY juga menyebutkan bahwa turunnya kinerja KPK dan kredibilitasnya tentu saja akan berdampak terhadap penanganan kasus korupsi yang banyak merugikan negara.
“Menurunnya kinerja dan hilangnya kredibilitas KPK tentu akan berdampak terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia,” pungkasnya. (AHM/SN)
 Firli Bahuri tidak serius dalam menangani kasus besar korupsi di Indonesia.){kind=link}