KNews.id – Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong konsolidasi pengadaan nasional 2026–2027 untuk mengoptimalkan belanja pemerintah Rp937 triliun pada 2026, sekaligus mempercepat program prioritas sektor perumahan dan layanan digital. Strategi ini tidak sekadar mengejar harga murah, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata.
Melalui konsolidasi, kebutuhan barang dan jasa sejenis digabungkan untuk memperoleh harga kompetitif, menjaga kepastian pasokan, serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan. LKPP resmi memulai Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan, pemerintah perlu mengubah pendekatan pengadaan dari sekadar memenuhi prosedur menjadi strategi belanja yang berorientasi pada kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan.
“Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” kata Sarah.
Dalam hal ini, lanjut dia, perhatian LKPP bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong memetakan kebutuhan sejak perencanaan, menganalisis pasar, serta menyusun strategi pengadaan berbasis data.
Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menyiapkan kapasitas produksi dan layanan.
Hunian tak Sekadar Rumah
Di sektor perumahan, konsolidasi diarahkan untuk memastikan pembangunan rumah disertai prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang berfungsi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya pembangunan kawasan hunian yang siap dimanfaatkan masyarakat, bukan sekadar penyelesaian unit rumah.
“Konsolidasi kebutuhan hunian yang sejenis di berbagai program atau lokasi berpeluang meningkatkan standardisasi hasil, skala ekonomi, dan kepastian penyelesaian pekerjaan,” ungkap Maruarar.
Menurutnya, pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas pengembang, dan persaingan usaha yang sehat.
Internet Lebih Efisien
Konsolidasi juga menyasar layanan internet pemerintah melalui penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP). Perbedaan spesifikasi, kapasitas bandwidth, harga, dan tingkat layanan selama ini berpotensi menimbulkan ketimpangan biaya maupun kualitas. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menyatakan konsolidasi diperlukan untuk menyelaraskan standar teknologi dan meningkatkan efisiensi konektivitas pemerintah.
“Melalui konsolidasi, kita menyelaraskan standar teknologi, memastikan interoperabilitas, dan membangun visibilitas yang lebih baik atas sistem elektronik dan layanan digital yang digunakan oleh pemerintah,” ujar Mira.
Dia menambahkan, Komdigi mendukung penuh langkah LKPP dalam mendorong konsolidasi pengadaan kebutuhan digital pemerintah.
“Kami memandang konsolidasi pengadaan yang dimulai dari layanan ISP sebagai langkah awal yang penting untuk menata kebutuhan konektivitas secara lebih terukur, berkualitas, dan efisien,” katanya.
SPSE V5 Terintegrasi
Untuk mendukung strategi tersebut, LKPP melakukan soft launching SPSE V5 dalam ekosistem INAPROC. Penguatan sistem mencakup integrasi akun INAPROC, penerapan New APENDO, mekanisme pembayaran di luar sistem (payment outside system), serta transformasi SiKaP menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.
Integrasi data dan sistem diharapkan membuat pengadaan lebih terpusat, transparan, dan mudah digunakan. Keberhasilan konsolidasi pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan efisiensi belanja menjadi hunian yang layak, konektivitas digital yang berkualitas, serta layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
