KNews.id- Untuk diketahui, pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menganggarkan Belanja Modal pada sepuluh SKPD sebesar Rp2.899.144.073.000 dengan realisasi sebesar Rp2.815.678.180.450 atau 97,12% dari anggaran.
Belanja modal pada umumnya disiapkan terkait pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sendiri meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
Namun, realisasi atas anggaran Belanja Modal pada 37 SKPD di Pemprov Jawa Tengah senilai Rp33.896.225.446 nyatanya tidak sesuai dengan substansi kegiatan Belanja Modal.
Di mana terdapat anggaran belanja modal tahun 2016 yang direalisasikan dalam bentuk barang dengan nilai satuan di bawah Rp500.000. Berdasarkan kebijakan akuntansi, realisasi atas belanja tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
Selain itu, Belanja Barang dan Jasa pada 10 SKPD yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dengan nilai total sebesar Rp4.946.464.966 juga tidak menunjukkan substansi kegiatan belanja barang dan jasa. Sungguh disayangkan, publik menilai Pemprov Jawa Tengah masih jauh dari Good Goverment.
Masyarakat tentunya berharap pada Pemprov, terutama bagi Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah, untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian. (FT&Tim Investigator KA)
