KNews.id – Jakarta, Meski pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020, data dari Bea Cukai China menunjukkan bahwa negeri tersebut tetap mengimpor bijih nikel dari Indonesia, dengan total mencapai 5,6 juta ton hingga 2023 (ITC, GACC, Kompas). Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik ekspor ilegal yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh.
Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wali Kota Medan Bobby Nasution diduga turut terseret dalam jejaring penyelundupan ini, berdasarkan informasi yang diklaim bersumber dari KPK (Katalogika, BeritaSulawesi).
Dugaan keterlibatan Bobby semakin mencuat setelah namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi tambang Maluku Utara, di mana ia diduga terkait pengurusan izin tambang di wilayah tersebut (Dewantara News). Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut, sementara KPK masih mendalami kasus ini, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp14,5 triliun.
Menurut data ITC dan GACC, rincian impor bijih nikel China dari Indonesia adalah:
- 2020: 3,4 juta ton
- 2021: 800 ribu ton
- 2022: 1,1 juta ton
- 2023: 300 ribu ton
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tidak mencatat ekspor bijih nikel sejak 2020, menunjukkan ketidaksesuaian yang menguatkan dugaan penyelundupan. KPK sendiri menemukan adanya ekspor ilegal sebesar 5,3 juta ton antara Januari 2020 hingga Juni 2022, dengan nilai mencapai US$48 juta dan potensi kerugian negara yang signifikan akibat hilangnya royalti dan bea keluar.
Pemerintah saat ini sedang menyelidiki kemungkinan manipulasi klasifikasi produk dan praktik penyelundupan melalui pelabuhan tertentu. Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pihaknya tengah memverifikasi data terkait ekspor bijih nikel yang tidak tercatat secara resmi.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor komoditas strategis serta perlunya koordinasi antarinstansi untuk mencegah kebocoran sumber daya alam yang merugikan negara.
(FHD/NRS)
