KNews.id – Jakarta – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 untuk jutaan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
Program yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) ini menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Menurut data Kemensos, PKH telah membantu lebih dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun sebelumnya, dan jumlah ini diproyeksikan akan meningkat di 2025 seiring upaya memperluas jangkauan bantuan.
Rincian Besaran Bantuan PKH 2025
Bantuan disalurkan secara non-tunai melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, dan diberikan dalam beberapa tahap pencairan sepanjang tahun. Besarannya berbeda tergantung kategori penerima:
– Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap
– Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
– Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap
– Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
– Anak SD: Rp225.000 per tahap
– Anak SMP: Rp375.000 per tahap
– Anak SMA: Rp500.000 per tahap
Seorang keluarga penerima bisa mendapatkan bantuan dari lebih dari satu kategori, tergantung jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat.
Cara Mengecek Penerima PKH dengan NIK KTP
Kemensos menyediakan layanan daring untuk memudahkan masyarakat memeriksa status penerima bansos:
1. Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
4. Ketik kode verifikasi yang tertera di layar.
5. Klik Cari Data untuk melihat hasilnya.
Jika terdaftar, akan muncul informasi nama penerima, jenis bantuan, periode pencairan, dan bank penyalur.
Pengalaman Penerima: Bantuan yang Meringankan Beban Hidup
Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Siti Nurhayati (38), seorang ibu rumah tangga penerima PKH mengaku bantuan tersebut sangat membantu biaya pendidikan anaknya.
“Anak saya dua-duanya sekolah, satu SMP dan satu SD. Uang bantuan ini langsung saya gunakan untuk membeli buku, seragam, dan ongkos sekolah. Kalau nggak ada PKH, mungkin saya harus pinjam uang ke tetangga,” ujarnya.
Kisah seperti Siti ini menjadi bukti bahwa PKH tidak hanya berperan sebagai bantuan tunai, tetapi juga mendorong keberlangsungan pendidikan anak-anak di keluarga prasejahtera.
Pentingnya Data Kependudukan yang Valid
Kemensos mengingatkan penerima untuk memastikan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) selalu mutakhir. Data yang tidak sesuai, seperti NIK yang tidak valid atau alamat yang berbeda, dapat menyebabkan keterlambatan pencairan.
Dampak PKH terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan
Berdasarkan evaluasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, PKH terbukti menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.
Di sisi ekonomi, program ini juga memutar roda usaha lokal karena sebagian besar bantuan dibelanjakan di warung dan pasar tradisional.
Dengan target yang tepat sasaran, PKH 2025 diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat lapisan bawah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional.
