KNews.id – Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung rancangan undang-undang atau RUU Politik saat berpidato di acara Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025. Acara ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pidatonya itu, Bahlil mengatakan pembahasan paket RUU Politik sejatinya bisa dimulai pada tahun depan. Rancangan regulasi itu berisi paket undang-undang seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
“Kami memandang sudah saatnya kita (Indonesia) menata ulang desain politik,” kata dia dalam pidatonya. Menurut dia, desain politik Tanah Air seharusnya diselaraskan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dia mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial.
Partai Golkar, kata dia, telah mengkaji pemilihan kepala daerah untuk kontestasi mendatang. Bahlil mengatakan mulanya Partai Golkar mengusulkan agar pilkada dipilih melalui DPR. “Terjadi pro dan kontra. Lalu kami kaji lagi, alangkah baiknya memang dipilih lewat DPRD kabupaten dan kota,” ucapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatakan pembahasan itu memerlukan kajian yang mendalam. Bahlil mengatakan memerlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.
Dia mengatakan tak ingin nantinya undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan legislatif, dianulir oleh konstitusi. “Sampai di Mahkamah Konstitusi malah diubah atau dibuat norma baru. Jangan sampai,” ucapnya.
Dalam puncak HUT ke-61 Partai Golkar, sejumlah menteri kabinet hadir. Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Najamuddin juga turut hadir. Begitu pula dengan pimpinan partai politik lain.
