KNews.id – JAKARTA – Komisi VI DPR RI mencecar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengenai nasib nihilnya investasi asing pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu kritikan datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Harris Turino yang mempertanyakan optimisme Bahlil mengenai investasi asing di IKN.
“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN, tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Tidak hanya menyoroti nihilnya investasi asing, Harris juga menyoroti minat investor domestik di IKN yang tak terlalu bergejolak. Bahkan, Harris mengaku mendapati sejumlah proyek investasi yang progres pembangunannya tidak signifikan.
“Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking hingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Bahlil masih bersikeras bahwa hingga saat ini pemerintah baru memprioritaskan investasi domestik untuk masuk ke IKN. Hal itulah yang menjadi penyebab masih nihilnya investasi asing ke IKN.
Kemudian, Bahlil juga menampik bahwa investasi domestik di IKN disebut tak berprogres. Dia mengatakan terdapat salah satu proyek investasi PMDN yang telah hampir rampung.
“Tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana [IKN], seminggu lalu, hotel sudah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi,” pungkasnya. Sebagai informasi, investasi yang telah terparkir di IKN hingga periode Juni 2024 mencapai Rp51,35 triliun.
Adapun, target investasi IKN yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp100 triliun. Artinya, PR OIKN saat ini yakni perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir.
