Ada dua proyek yang terkesan dipaksakan yakni KA cepat dan IKN, keduanya tidak ada kepentingan yang mendesak, tetapi memerlukan dana yang sangat besar, yang ujungnya mengganggu APBN. APBN bersumber dari pajak sebesar 82 % dan non pajak sebesar 18 %. Ingat para konglomerat sulit bayar pajak kata Menkeu, artinya pajak ini banyak penduduk menengah kebawah. Komposisi pajak yang sangat besar ini menandakan negara yang kaya SDA ini bermasalah. Jadi artinya mengganggu APBN adah mengganggu rakyat. Kemudian anggaran yang 460 trilyun (sangat mungkin meningkat ke level diatas 600 trilyun. Aneh juga bikin Ibu Kota Baru gak punya duit, inilah bentuk konspirasi pemerintah dengan para konglomerat, untuk melemahkan keamanan nasional.
Kesimpulannya, demi kepentingan Nasional, sebaiknya pemindahan IKN ke Kaltim dibatalkan. IKN tidak ada untungnya jika dipindahkan ke Kaltim, lebih baik tetep di Jakarta atau jika tetap harus pindah bisa ke Bandung saja yang lebih layak dan tidak memerlukan dana besar. Di Bandung banyak bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai perkantoran. Hotel banyak bisa dibeli untuk perkantoran tidak udah bangun lagi. Pusat keamanan sangat dekat ada Kostrad, Kopassus, Pangkalan Udara AU, Armed, Arhanud, PT DI, Pindadm Telkom, PT KAI, Fasilitas air bersih, listrik sudah tersedia, dll. Dengan demikian presiden akan menbantu rakyatnya dengan tidak membebani pajak tambahan. Lagi pula apa untungnya menyiapkan lokasi untuk RRC, jika keamanan Nasional terganggu. Disamping anggaran masih deficit terus. Jika ngotot dilakukan, semuanya merupakan tanggung jawab penuh Jokowi sebagai presiden yang masa jabatannya tinggal 1.5 tahun lagi dan sebagai pribadi. (AHM/SN)
