Audit Forensik dan Fraud PT PP Tbk sebelum Dijadikan Holding

KNews.id – Rencana Kementerian BUMN untuk menjadikan PT PP Tbk sebagai pemimpin holding company telah menimbulkan sorotan yang tajam terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, langkah kritis yang harus diambil adalah menjalani audit forensik dan fraud sebelum langkah lebih lanjut diambil.

PT PP Tbk dan anak perusahaannya menghadapi masalah keuangan yang serius, yang menjadi alasan utama di balik kebutuhan akan audit forensik dan fraud. Kasus PT PP Property menjadi cerminan nyata dari situasi yang rumit, dengan pergantian kepemimpinan yang AQ malah memperburuk kinerja keuangan perusahaan.

Penyelenggaraan audit forensik dan fraud menjadi langkah penting dalam mengungkap akar permasalahan yang mungkin tersembunyi dalam struktur keuangan perusahaan. Penting untuk menegaskan bahwa profesionalitas dan kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran perusahaan, demi terwujudnya visi misi yang mengedepankan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa integritas dalam penggunaan anggaran, tidak mungkin bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut.

Komisi VI DPR memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan BUMN yang efektif dan transparan. Dalam lima tahun terakhir, mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola BUMN, Saat nya pada masa akhir tugas DPR, meminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit forensik sebelum melanjutkan proses penggabungan.

Langkah-langkah ini, meskipun tidak mudah, diharapkan dapat membantu PT PP Tbk dan anak perusahaannya melewati tantangan keuangan dengan lebih kuat dan terorganisir. Audit forensik dan fraud bukan hanya tindakan pencegahan, tetapi juga langkah kritis menuju masa depan yang lebih baik bagi perusahaan dan pemegang sahamnya.

Dengan komitmen untuk meningkatkan kesehatan perusahaan melalui proses audit yang cermat, transparan, profesional, dan jujur, PT PP Tbk berpotensi menjadi pilar utama dalam struktur holding company yang kokoh dan stabil, membawa manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pada hari Rabu tanggal 24 April akan di lakukan RUPS tahunan, saatnya lah kementrian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas  serta Pemegang saham Publik mengambil keputusan untuk menetapkan kepada manajemen, melakukan audit Forensik dan Fraud, sehingga sangat jelas gerak Dewan Direksi (BOD / Bord of director) dan Komisaris (BOC / Bord Of comisioner) kedepan untuk menjalankan perusahaan secara transparan, mengingat Undang Undang Informasi sudah diterapkan,  seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan bila ada keganjilan.