KNews.id – Jakarta – Modus penipuan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyasar ASN muncul lagi.
Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) yang bersifat transisi sebelum diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Kali ini, penipuan seolah pengumuman dari BKN bermodus menyediakan link layanan kepegawaian. Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh mengeluarkan 4 kebijakan baru untuk mengatasi masalah kepegawaian yang menahun.
Penipu menulis kalimat yang menyampaikan bahwa bagi ASN yang pencantuman gelarnya ditolak BKD masing-masing daerah dengan berbagai alasan, laporkan saja ke “Lapor BKN.” Namun, link yang dipasang sudah terlihat jelas bahwa itu bukan dari instansi resmi pemerintah.
“Langsung klik link di bawah ini untuk pendaftaran secara online dan gratis,” begitu kalimat terakhir dalam aksi penipuan itu, ditutup dengan tautan aneh.
BKN langsung membuat klarifikasi terkait hal tersebut, dengan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan BKN.
“Penipuan ini umumnya memanfaatkan informasi kepegawaian serta menawarkan layanan tertentu melalui situs tidak resmi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho, dikutip dari situs resmi BKN.
Wisudo menegaskan bahwa seluruh layanan digital dan informasi BKN resmi hanya disediakan melalui domain dengan akhiran bkn.go.id.
“Di luar domain tersebut, masyarakat diminta untuk tidak mempercayai maupun memberikan data pribadi, termasuk dokumen kepegawaian, nomor identitas, maupun informasi sensitif lainnya,” tegasnya.
Masyarakat juga diminta mengenali modus penipuan mengatasnamakan BKN atau instansi pemerintah yang beredar, diantaranya misalnya pembuatan situs menyerupai layanan resmi BKN, permintaan pembayaran untuk layanan kepegawaian, penawaran percepatan proses administrasi ASN, dan penyebaran tautan pendaftaran palsu.
Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau situs mencurigakan diimbau untuk segera melaporkan melalui kanal resmi pengaduan BKN.
“Langkah ini penting untuk mencegah kerugian lebih luas serta menjaga keamanan data,” kata Wisudo.
BKN juga menekankan pentingnya literasi digital bagi ASN dan masyarakat agar tidak mudah terjebak pada informasi yang tidak valid. Setiap kebijakan, layanan, maupun pengumuman resmi BKN disampaikan melalui kanal yang terverifikasi.
“Seluruh layanan BKN tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi dan tidak pernah meminta pembayaran melalui jalur pribadi.”
“Pastikan ASN dan masyarakat hanya mengakses layanan melalui domain bkn.go.id untuk informasi layanan BKN yang akurat sehingga dapat terhindar dari risiko penipuan,” pungkas Wisudo.
