KNews.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal ini tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Akan tetapi juga masalah pembiayaan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena pembangunan tahap I berkaitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat.
“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut tentu berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Sederet investor dari berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN.
Dana APBN
Kendai belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 89,4 triliun akan disumbang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar RP 123,2 triliun oleh BUMN, dan sebanyak Rp 253,4 triliun oleh Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dana APBN akan ditujukan untuk prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden. Dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk 2024 telah menghabiskan Rp 4,8 triliun APBN.
Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar Rp39,8 triliun. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 36,5 triliun. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai Rp 2,8 triliun per 30 April 2024.
Sementara itu pada 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah Rp27 triliun dan 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah Rp72,3 triliun. Maka dari itu, diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis.
Pembangunan IKN Mangkrak?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik pembangukan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Sejauh ini, menurutnya pembangunan masih sesuai rencana. Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti juga akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.
Pembangunan di Istana Negara di IKN sudah 80% baik pembangunan interior dan eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli proses pembangunan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan. “Jadi pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini udah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus,” sebut Jokowi.
Bahlil membantah apa yang dibangun di ibu kota baru Indonesia itu kini masih sebatas memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.
“Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN,” tutupnya.
