KNews.id- Aparat pemerintah maupun TNI tak dapat mencampuri proses hukum, termasuk pada pengadilan Habib Rizieq Shihab. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Komando Resor Militer 061/Surya Kencana Brigjen TNI Achmad Fauzi.
Ia menyatakan hal tersebut, sekaligus merespons tuntutan massa simpatisan Habib Rizieq yang berdemonstrasi di halaman gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 Juni 2021, dan menuntut agar Satgas COVID-19 mencabut laporan terhadap RS Ummi, rumah sakit yang pernah merawat sang mantan pemimpin FPI.
Fauzi menambahkan, bahwa sejumlah pemangku kebijakan di Kota Bogor, termasuk Wali Kota Bima Arya dan pimpinan DPRD, telah menerima perwakilan massa demonstran dan mendengarkan aspirasi mereka. Mereka berdialog dan membahas sejumlah hal yang di antaranya berhubungan dan proses hukum Habib Rizieq.
“Tapi yang jelas kita sampaikan bahwa [dalam] permasalahan itu, silakan ikuti proses hukum yang ada,” katanya. “Kita tidak bisa mencampuri proses hukum yang ada.”tegasnya.
Kendati demikian, ia mengimbau para simpatisan Habib Rizieq dan masyarakat secara umum agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Bogor, katanya, merupakan barometer kota di Indonesia, sehingga mesti dijaga keamanan dan ketertibannya.
Massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 17.45 setelah pertemuan itu. Aparat berterima kasih kepada mereka yang telah berunjuk rasa dengan tertib.
Sejumlah perwakilan massa yang berdemo di gedung DPRD Kota Bogor diterima oleh Wali Kota Bima Arya dan sejumlah pejabat setempat. Namun, Bima enggan menjelaskan secara rinci dan berkomentar mengenai tuntutan massa. (AHM/bcra)
