KNews.id – Jakarta, Ketika Qatar pada akhirnya menjadi target serangan Israel, muncul pertanyaan apakah negara kecil yang kaya gas ini memiliki hulu ledak nuklir? Jawaban singkatnya: tidak.
Militer Zionis Israel pada Selasa pekan lalu menyerang Ibu Kota Qatar, Doha, dengan klaim menargetkan pertemuan para pemimpin Hamas. Laporan Wall Street Journal menyebutkan serangan tersebut melibatkan sekitar 12 jet tempur, termasuk pesawat siluman F-35, dengan sekitar 10 rudal ditembakkan.
Serangan itu, menuru laporan tersebut, dilakukan dari atas Laut Merah. Rudal-rudal canggih yang ditembakkan melesat hingga sekitar 1.500 kilometer, menembus wilayah udara Kerajaan Arab Saudi, dan pada akhirnya menghantam vila di Doha.
Sebanyak enam orang tewas, termasuk seorang petugas keamanan Qatar. Lima lainnya adalah anggota Hamas di level rendah. Hamas menegaskan tidak ada pemimpin mereka yang jadi korban dalam serangan Zionis Israel tersebut.
Usai Diserang Israel, Akankah Qatar Mencari Senjata Nuklir?
Pertanyaan apakah Qatar memiliki atau berpotensi memiliki senjata nuklir muncul ketika negara Teluk tersebut menjadi negara terbaru yang diserang Israel—rezim yang dilaporkan memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir.
Qatar adalah pihak penandatangan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), yang artinya secara formal negara ini mengakui larangan memperoleh senjata nuklir dan tunduk pada kewajiban non-proliferasi yang luas.
Selain itu Doha telah menyatakan dukungan pada penguatan rezim non-proliferasi dan menyerukan penerapan pengawasan internasional di kawasan ketika relevan. Secara administratif Qatar juga telah memperkuat payung hukum nasional untuk urusan radiasi dan pengendalian bahan nuklir.
Jika negara non-nuklir di bawah NPT membuat langkah resmi menuju senjata nuklir akan menjadi pelanggaran perjanjian internasional dan memicu sanksi serta isolasi besar jika terungkap.
Untuk memproduksi hulu ledak nuklir diperlukan infrastruktur teknis besar, seperti fasilitas pengayaan uranium atau fasilitas produksi plutonium, rantai pasokan bahan baku, pusat penelitian dan produksi, serta tenaga ahli kelas tinggi.
Hingga saat ini tidak ada bukti publik tentang fasilitas pengayaan, reaktor daya maupun penelitian skala besar, atau program senjata yang beroperasi di Qatar. Pemeriksaan publik terhadap profil nuklir negara menunjukkan Doha tidak memiliki jejak pembangunan infrastruktur produksi bahan fisi nuklir.
Alasan Praktis Mengapa Qatar Tak Mencari Senjata Nuklir Qatar selama ini bergantung pada sekutu dan jaminan keamanan eksternal. Qatar menjadi tuan rumah pangkalan terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Pangkalan Udara Al Udeid. Doha juga bergantung pada hubungan keamanan dengan Washington.
Kehadiran pasukan AS meningkatkan risiko politik jika Doha mengejar senjata sendiri. Peristiwa-peristiwa seperti serangan misil Iran terhadap Pangkalan Al Udeid pada 23 Juni 2025 menegaskan kerentanan wilayah—tetapi juga menandakan keterkaitan keamanan yang dalam antara Doha dan Washington.
Mengembangkan senjata nuklir berarti potensi sanksi berat, pemutusan hubungan ekonomi, dan hilangnya akses pasar energi—semuanya mengancam sumber utama pendapatan negara.
Laporan Reuters dan pernyataan pejabat Qatar menunjukkan Doha lebih memilih stabilitas ekonomi dan diplomasi ketimbang konfrontasi militer yang merugikan investasi. Tak ada satu pun negara Teluk yang berambisi memiliki senjata nuklir.
Jika salah satu negara Teluk berubah haluan dan mengejar senjata nuklir, risikonya adalah perlombaan senjata di kawasan yang sudah tegang—sesuatu yang sebagian besar negara Teluk sendiri mengatakan ingin dihindari.
Namun, apakah mungkin Qatar pada akhirnya bisa memiliki hulu ledak nuklir melalui pihak ketiga?
Ada dua hipotesis sebagai jawabannya. Pertama, kemungkinan itu bisa melalui transfer rahasia oleh negara lain. Secara teoretis sebuah negara yang mempunyai senjata bisa menempatkan atau menyediakan hulu ledak ke negara mitra.
Namun kemungkinan ini untuk Qatar sangat kecil karena berisiko terdeteksi intelijen asing maupun Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan secara politik sangat berisiko bagi donornya.
Kedua, pembelian atau akses ke teknologi melalui jaringan gelap atau bantuan teknis. Pengembangan senjata lewat bantuan asing masih memerlukan fasilitas di dalam negeri atau penyimpanan tersembunyi yang berisiko terungkap. Sejauh catatan publik dan laporan sumber intelijen terbuka, tidak ada indikasi jalur tersebut aktif untuk Qatar.
