KNews.id- Badan Intelijen Negara (BIN) terdegradasi era Joko Widodo (Jokowi) menjadi penjaga kekuasaan yang mengantisipasi propaganda negatif penjabat daerah.
“Penjabat (Pj) daerah yang ditunjuk dikiritisi itu bagian dari demokrasi. Kalau BIN sudah menyebut antisipasi propaganda negatif dari oposisi terkait Penjabat daerah menunjukkan lembaga telik sandi itu terdegradasi era Jokowi dan hanya jadi penjaga kekuasaan,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional.com, Kamis (17/6).
Menurut Muslim, tugas BIN itu mengumpulkan informasi terkait ancaman dari luar.
“Informasi itu diolah dan dilaporkan langsung ke presiden,” ungkapnya.
Kata Muslim, kerja BIN justru mirip buzzerRp yang melawan opini yang melawan pemerintah.
“Lucunya BIN mengaku ke publik antisipasi propaganda negatif penjabat daerah,” jelas Muslim.
Muslim mengatakan, BIN tidak bisa menemukan Harun Masiku sampai sekarang.
“Aslinya BIN tahu keberadaan Harun Masiku tapi dibiarkan berkeliaran,” ungkap Muslim.
Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Bidang Intelijen Dalam Negeri Mayjen TNI Edmil Nurjamil menyatakan tengah mengantisipasi adanya propaganda negatif dari kelompok oposisi atau kontrapemerintah terkait penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah jelang Pemilu serentak 2024.
“Oleh karena itu perlu diantisipasi potensi munculnya propaganda negatif dari kelompok oposisi dan kontra pemerintah, yang resisten terhadap penunjukan caretaker pejabat kepala daerah, dengan membangun narasi prosesnya tidak transparan dan demi kepentingan Pemilu 2024,” kata Edmil dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).
Edmil mengatakan penetapan penjabat kepala daerah potensial dapat memicu terjadinya konflik politik yang berdampak pada situasi keamanan wilayah. Ia juga khawatir isu itu dapat dimunculkannya sentimen ras dan kesukuan yang berpotensi menjadi isu sensitif. (Ade/SN)
 terdegradasi era Joko Widodo (Jokowi) menjadi penjaga kekuasaan yang mengantisipasi propaganda negatif){kind=link}