Oleh: Teofilus Mian Parluhutan, Wakil Sekretaris KNPI DKI Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme
KNews.id- Radikalisme menurut pemerintah Indonesia hari ini dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh “kelompok Islam radikal”. Memang, tidak bisa dipungkiri, sejak tumbangnya rezim Orde Baru, kelompok Islamis radikal aktif melakukan berbagai aksi dan gerakan yang menolak ideologi negara Pancasila karena dianggap sebagai “ideologi kafir-sekuler” yang tidak Islami atau tidak syar’i.
Mereka juga terlibat berbagai tindakan kekerasan, intoleransi dan terorisme. Tentu saja kelompok seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara, dan karena itu perlu tindakan tegas dan pendekatan strategis terhadap mereka agar tidak semakin menggelembung yang berpotensi menjadi “bom waktu” di kemudian hari.
Maka dari itu tidak salah jika Negara ini memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap radikalisme & terorisme. Memang bukan tanpa alasan, memang terdapat banyak bukti bahwa penyebaran dan pertumbuhan kelompok radikalisme ini sudah di 34 provinsi dan “menguasai” kota-kota penting di Indonesia.
Namun, ketakutan itu rentan dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam lawan politik dengan tudingan radikal, ekstremis, teroris tanpa tolak ukur yang jelas. Isu perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lingkungan lembaga pemerintah terpapar paham radikal bukanlah barang baru sekarang saja.
Bisa dilihat dari respons terkait flyer “Jokowi: The King Of Lip Service” yang disebar oleh akun media sosial Instagram BEM UI. Terlepas sepakat atau tidaknya saya dengan flyer yang disebar. Saya menilai bahwa apa yang terjadi ini merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa sejak 2019 lalu dan apa yang diaspirasikan oleh kelompok mahasiswa hanya diterima sekedar “formalitas” dan ini lah yang menyebabkan julukan “The King of Lip Service” bagi presiden Jokowi akhirnya tersebar cepat resonansinya.
Mahasiswa sejatinya merupakan pilar penting di masyarakat, khususnya dalam fungsi controlling setiap kebijakan dan situasi sosial politik di bangsa kita. Jadi, apa yang disuarakan kawan-kawan UI merupakan hal lumrah dan sangat wajar di negara demokrasi ini.
Apa yang tidak lumrah ? isu radikalisme dipakai untuk menyerang Ketua BEM UI dan Jajaran nya adalah sebuah bentuk serangan balik yang sangat buruk bukan hanya terhadap Ketua BEM UI & Jajaran nya tetapi terhadap Demokrasi Indonesia
Memang penguasa hari ini dengan segala sumberdayanya mungkin saja memberikan stigma radikal itu kepada sebuah kelompok. Tapi, Untuk memberikan penilaian apakah tindakan labeling yang dilakukan pemerintah sesuai atau tidak, itu murni hak masyarakat untuk menilai!. Istilah radikal itu sering digunakan oleh penguasa, tapi apakah itu berindikasi pelanggaran HAM atau hanya sekadar memberikan peringatan?
Itu semua harus kita kontrol bersama termasuk kelompok masyarakat, jangan sampai perang serius melawan radikalisme hari ini diselipkan kepentingan terselubung, pemerintah harus serius dalam menangani “perang melawan radikalisme dan terorisme”. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa radikalisme ini adalah musuh yang dibuat-buat dan semua upaya upaya serius yang dilakukan untuk memerangi radikalisme adalah sebuah hal yang “Seakan-akan atau Seolah-olah”
Jangan karena kritis terhadap pemerintah terus disebut radikal bukan begitu cara main nya bos!. (AHM)
