KNews.id – Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan hadir pada acara ‘Desak Anies’. Dalam acara itu salah satu perwakilan dokter bertanya kepada Capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan mengenai ketimpangan antara pasien BPJS dan non-BPJS dalam akses pelayanan.
Anies pun menjawab pertanyaan tersebut, dia menuturkan akan melibatkan multistakholder agar pelayanan pengobatan masyarakat tak terganggu.
“Begini, kami akan melibatkan multistakholder untuk mencari jalan keluar teknisnya. Tapi prinsipnya adalah pelayanan tidak boleh terganggu, ini prinsip pertamanya,” kata Anies di Desak Anies di Half Patiunus, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2024.
Dia menegaskan bagaimana pun kondisi dari BPJS, merupakan jaminan kesehatan nasional, meskipun nama perusahaan BPJS ialah JKN tidak boleh terganti.
“Jangan sampai kemudian, kalau JKN terganggu itu break down sistem kesehatan kita,” ungkapnya.
Kemudian dia akan mencarikan solusi jika terpilih menjadi presiden 2024 agar masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan tanpa terbebani. Mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan tegas pelayanan kesehatan itu harus setara.
“Kemudian terkait dengan potensi kesulitan bayar, potensi isu sofensi isu likuiditas dan lain-lain itu harus duduk bersama mencari jalan keluarnya dan ini harus melibatkan multiunsur,” ujarnya.
Dia menuturkan pada prinsipnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh terganggu. Anies menyarankan pemerintah bersama pihak terkait untuk menyusun roadmap tentang kesehatan, termasuk penyelesaian BPJS Kesehatan.
“Maka perintah saya nomor satu pastikan JKN tidak terganggu apapun kondisinya. Menteri Keuangan harus menyiapkan backup bila ini terjadi problem,” ujarnya.
“Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu. Lalu yang ketiga, meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu,” tambahnya. (Zs/Kba)
