KNews.id – Jakarta, Jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pada Maret 2025, angka kemiskinan mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024.
Artinya, sekitar 15.800 orang masuk kategori miskin baru, sehingga total penduduk miskin Jakarta kini mencapai 464.870 jiwa. Biaya hidup naik Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta, Nurul Hasanudin, menyampaikan, kenaikan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama inflasi kebutuhan pokok dan biaya hunian yang semakin memberatkan kelompok rentan.
“Kenaikan ini tak bisa dilepaskan dari peningkatan inflasi, khususnya pada kelompok pengeluaran pangan dan perumahan. Ini berdampak pada naiknya garis kemiskinan,” kata Nurul dalam rilis resmi BPS DKI Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Garis kemiskinan di Jakarta kini berada di angka Rp 852.798 per kapita per bulan, naik 6,79 persen dibanding September 2024. Artinya, jika seseorang pengeluarannya di bawah angka tersebut, ia masuk kategori miskin.
“Untuk tidak dikategorikan miskin, seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan minimum di atas batas tersebut,” ujar dia.
Inflasi tinggi
Akibat naiknya harga sejumlah bahan pokok, inflasi di Jakarta selama Februari–Maret 2025 cukup tinggi dibandingkan tingkat nasional. Nurul menjelaskan, kenaikan harga sejumlah bahan pokok meliputi beras, daging ayam, telur, dan bawang merah. Selain itu, tarif air minum dan sewa rumah juga meningkat.
“Bulan Maret juga bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga konsumsi meningkat dan harga pangan melonjak. Ini berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujar Nurul.
Beras dan rokok mendominasi
Dari sisi komposisi garis kemiskinan, sekitar 69,4 persen garis kemiskinan di Jakarta berasal dari kebutuhan makanan.
Beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan (16,65 persen), diikuti rokok kretek filter (9,53 persen). Sementara itu, dari sisi non-makanan, pengeluaran terbesar adalah sewa rumah yang mencapai 40,33 persen, disusul listrik (12,46 persen), perlengkapan rumah tangga (8,12 persen), dan bensin (7,7 persen).
“Hunian menjadi kebutuhan mendesak di perkotaan. Di Jakarta, walau penghasilan rendah, masyarakat tetap akan membayar sewa rumah. Itu membuat mereka semakin rentan masuk kategori miskin,” kata Nurul.
Ia juga menyoroti kebiasaan konsumsi rokok yang masih tinggi di kalangan masyarakat miskin.
“Masyarakat miskin kita masih membelanjakan sebagian pendapatannya untuk rokok. Padahal ini berkontribusi besar pada garis kemiskinan,” ucap dia.
Urbanisasi
Selain itu, urbanisasi disebut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2025.
“Ya, memang banyak faktor. Bukan hanya urbanisasi, tapi juga faktor-faktor lain yang boleh jadi terkait dengan kenaikan garis kemiskinan,” kata Nurul. Nurul mengatakan, urbanisasi berperan karena perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta kerap kali tidak diiringi dengan kesiapan ekonomi atau pekerjaan tetap. Hal ini kemudian memperbesar kelompok rentan miskin di perkotaan.
“Pendatang baru yang belum memiliki tempat tinggal layak atau akses pekerjaan formal kerap masuk ke dalam kelompok rawan miskin dan menambah beban sosial di wilayah padat penduduk,” kata dia. Menurut dia, ketika garis kemiskinan meningkat, penduduk yang sebelumnya berada sedikit di atas garis itu bisa tergelincir menjadi miskin.
Dalam situasi tersebut, stabilitas harga kebutuhan pokok sedianya menjadi hal yang krusial. “Ini penting, khususnya dalam konteks komponen kebutuhan pokok yang masuk dalam basket angka kemiskinan kita,” lanjut Nurul.
Ketimpangan makin lebar
Selain jumlah penduduk miskin yang bertambah, kesenjangan antara si kaya dan si miskin juga semakin lebar. BPS mencatat gini ratio DKI Jakarta naik dari 0,431 pada September 2024 menjadi 0,441 pada Maret 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,375.
“Ini menunjukkan pengeluaran penduduk kelas atas dan bawah makin timpang. Distribusi konsumsi sangat didominasi kelompok 20 persen teratas,” kata Nurul.
Data BPS menyebutkan, 20 persen orang terkaya di Jakarta menguasai 52,45 persen pengeluaran, sedangkan 40 persen masyarakat terbawah hanya menyumbang 16,12 persen. Ini menandakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata di Jakarta.
“Kelompok miskin makin jauh dari rata-rata pengeluaran masyarakat. Ini menjadi potret serius kemiskinan yang bukan hanya soal jumlah, tapi juga kesenjangan,” tambahnya.
Bantu warga rentan
Menurut Nurul, pertumbuhan ekonomi makro saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ini.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta fokus meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah agar mereka tidak jatuh miskin. “Kalau tidak ada penyesuaian, kelompok rentan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan sewaktu-waktu,” ujar Nurul.
Tanggapan Pramono
Menanggapi data dari BPS, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan mempelajari lebih lanjut penyebab kenaikan angka kemiskinan tersebut. Ia mempertanyakan apakah kenaikan ini disebabkan oleh warga asli Jakarta atau oleh pendatang dari luar daerah yang datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan.
“Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” ucap Pramono saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Menurut dia, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pramono menilai kondisi ini bisa saja berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.
“Maka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang ini naik secara signifikan,” kata Pramono.
