KNews.id – Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
“Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh. Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
“Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada.
Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia. Endipat menerangkan, penanganan bencana yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran. “Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah.
Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia. Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik. Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
